Jakarta (ANTARA News)) - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengungkapkan saat ini berlangsung upaya menyimpangkan penggunaan hak angket kenaikan harga BBM di DPR RI, sementara di luar parlemen sedang dilakukan penekanan terhadap gerakan untuk menolak kenaikan harga BBM terutama di kalangan mahasiswa."Memang (upayanya) cukup canggih dengan menguber-uber aktivis, memberikan stigma, para aktivis pun sibuk. Sementara (di DPR) upaya menyimpangkan hak angket juga sedang berlangsung," katanya di Jakarta, Sabtu. Rizal mengemukakan, indikasi penyimpangan penggunaan hak angket di DPR RI dapat dilihat dari manuver beberapa partai terkait penetapan komposisi pimpinan Panitia Angket BBM. "Ada partai yang dulu menolak hak angket, sekarang malah kepingin jadi ketua. Jadi, ada upaya sistematis untuk membelokkan tujuan hak angket," katanya. Koordinator Bangkit Indonesia itu menyatakan pihaknya menginginkan agar hak angket dapat dituntaskan dan dilaksanakan sehingga sektor Migas nasional. "Tidak masuk akal negara yang kaya ini dengan sumber daya alam justru malah menderita karena migas," katanya. Indonesia adalah produsen migas yang termasuk terbesar di Asia namun industri nasional dan masyarakat kesulitan untuk memperoleh gas dengan harga murah. Dengan demikian, ada manajemen pengelolaan migas yang tidak benar. "Mudah-mudahan dengan hak angket kita buat secara transparan," katanya. Rizal menyatakan tujuan hak angket adalah membuka secara transparan berbagai ketimpangan dan berbagai informasi yang tidak memadai di sektor migas. Mafia-mafia perminyakan sebaiknya dibuka kepada publik bahwa mereka hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. "Supaya kita dapat menarik manfaat dari industri Migas nasional," katanya. Rizal menyatakan kesediaan apabila Panitia Angket DPR RI memanggilnya untuk membeberkan ketidakberesan pengelolaan manajemen migas nasional, termasuk adanya mafia yang menguasai minyak nasional. "Kita bersedia beberkan siapa mafia-mafianya," kata Rizal. Rizal mengajak semua pihak termasuk mahasiswa untuk mengawal bergulirnya hal angket kenaikan harga BBM karena hal yang mungkin bisa jadi tidak mungkin. Kalangan pers juga perlu terus-menerus mencermati perkembangan hak angket tersebut. "Saya percaya, kalau teman-teman di DPR ditantang hati nuraninya, minimal untuk hal yang menyangkut rakyat ini, mereka akan bersikap lebih baik," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
