Kutai Kartanegara, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong terciptanya kerja sama antara PLN dengan swasta bagi pengadaan listrik untuk mengatasi ancaman krisis energi. Hal itu dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono ketika meresmikan firing unit I PLTU Embalut Tanjung Batu, Kalimantan Timur, Sabtu. "Harus ada keterpaduan antara PLN dan non-PLN (dalam bidang kelistrikan)," kata Presiden merujuk pada kurangnya pasokan listrik di sejumlah daerah. Menurut Kepala Negara, PLN tidak mungkin memenuhi permintaan pasokan energi listrik yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Presiden mengatakan, daya listrik Indonesia sejak merdeka hingga dua tahun lalu tetap sebesar 25 ribu megawatt. Pemerintah berupaya melakukan terobosan pembangunan unit-unit baru sebesar 10 ribu megawatt, namun memerlukan dukungan pihak swasta juga. Pada kesempatan itu Presiden memuji upaya PT Cahaya Fajar Kaltim yang untuk pertama kalinya membangun pembangkit listrik pertama di jalur Sungai Mahakam. "Ini adalah perjuangan karena banyak pengusaha yang tidak mau datang (berinvestasi) tanpa ada infrastrutur," ujarnya seraya menambahkan bahwa pemerintah tidak mungkin membangun seluruh infrastruktur karena dana APBN harus dibagi dengan banyak bidang yang lain. PLTU Embalut yang izinnya diurus sejak 2003 dan baru selesai 2006 menurut pengakuan Direktur Utama-nya Dahlan Iskan membutuhkan biaya sekitar Rp700 miliar karena pembangunan infrastruktur.Jangan hambat Terkait dengan keluhan lamanya pengurusan izin usaha, Presiden Yudhoyono meminta media dan masyarakat menyoroti pihak-pihak yang menghambat sehingga semua turut bertanggung jawab. "Jangan semua berteriak kurang (listrik) tapi jika ada yang mau membangun diperlambat," ujarnya seraya mengimbau seluruh pihak agar bersama-sama mengatasi ancaman krisis energi dan bukannya malahan menghambat. Sementara itu menanggapi usulan agar batu bara kualitas rendah tidak diekspor ke luar Kalimantan Timur untuk menghidupi pembangkit listrik lokal, Presiden mengatakan akan menyampaikannya pada menteri terkait. Disebutkan juga jika makin banyak pihak swasta yang bergerak di bidang kelistrikan di Kaltim maka kekurangan 400 megawatt dapat segera dipenuhi. Pada kesempatan itu Presiden juga mengatakan bahwa ia memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja di Kaltim melalui jalan darat guna mengetahui situasi langsung keadaan masyarakat dan melihat apakah hal-hal telah dikelola dengan benar atau tidak . Terkait dengan harga minyak mentah yang terus naik, Presiden mengakui bahwa hal itu membuat pemerintah harus berpikir keras mencari cara menyelamatkan APBN karena tidak mungkin selalu diselesaikan dengan mengurangi subsidi BBM. "Kami punya empati, jadi ada batas-batas dalam hal seperti itu," ujarnya. Dijelaskan bahwa jika harga minyak dunia mencapai 150 dolar AS /barel maka subsidi BBM sebesar Rp229,5 triliun sedangkan subsidi listrik sebesar Rp90 triliun sehinggal total Rp320 triliun atau hampir sepertiga APBN. "Jadi perlu diketahui supaya rakyat paham betul (situasi)," kata Presiden pada acara yang berlangsung di tengah hujan gerimis itu. Diakhir acara yang juga dihadiri oleh Ibu Ani Yudhoyono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng, Presiden juga mengingatkan publik pada semboyan "jangan tanya apa yang bisa negara berikan, tapi apa yang bisa diberikan untuk negara".(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
