Tolak tawaran uang untuk bakar lahan, sebut KLHK

Manusia penyebab kebakaran, maka itu harus diubah. Jangan mau rakyat kita dibayar untuk membakar oleh oknum-oknum tertentu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong masyarakat untuk menolak jika ditawarkan uang untuk membakar lahan oleh oknum-oknum tertentu.

"Manusia penyebab kebakaran, maka itu harus diubah. Jangan mau rakyat kita dibayar untuk membakar oleh oknum-oknum tertentu," kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Hal yang sama harus dilakukan, kata dia, perusahaan harus bertindak etis dengan tidak membayar orang untuk membakar lahan.

Jika itu terjadi, katanya, maka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan.

Ia mengatakan perubahan perilaku juga perlu dilakukan aktor lain dalam peristiwa karhutla seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain.

Jika semua bekerja sama dengan pola pikir dan tindakan yang selaras maka kebakaran bisa dapat dihindari. Masyarakat bisa memulai dengan memanfaatkan lahan tanpa perlu membakar.

Masyarakat lokal, kata Raffles Panjaitan , dapat memanfaatkan lahan untuk kegiatan lain yang tetap dapat menjamin kesejahteraan mereka. Pemerintah dapat membantu dengan memberikan penyuluhan atau mungkin instensif.

Karhutla melanda Pulau Kalimantan dan Sumatera dalam beberapa bulan terakhir dan menimbulkan kabut asap di beberapa daerah.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kemudian mengerahkan sejauh ini empat pesawat untuk melakukan hujan buatan.

Modifikasi cuaca yang dilakukan cukup sukses mengurangi kepekatan asap di beberapa daerah. Menurut Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBTMC) Tri Handoko Seto mengatakan BPPT menargetkan akan ada perubahan signifikan kadar asap secepatnya.

"BPPT menargetkan sampai 30 September ini akan ada perubahan yang signifikan terhadap penurunan eskalasi kebakaran hutan dan lahan," kata Seto dalam konferensi pers yang diadakan di kantor KLHK itu.