Jakarta (ANTARA News) - Keinginan FRaksi Partai Golkar (FPG) memimpin Panitia Angket Kenaikan Harga BBM dikritik pengamat karena Golkar merupakan pihak yang paling menentang penggunaan hak angket tersebut.Pengamat politik Soegeng Sarjadi dalam dialog bertema "Angket BBM dan Pertanggungjawaban Publik" yang diselenggarakan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, menganggap ada gejala psikopat kalau semula menolak kemudian ingin menjadi Ketua Panitia Angket BBM.Soegeng mengemukakan, hak angket ini penting untuk membongkar ketidakberesan dalam pengelolaan energi nasional terutama minyak selama ini.Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengemukakan, fokus hak angket ini kemungkinan adalah efisiensi produksi dan pengungkapan terjadinya praktik mafia serta kemungkinan terjadinya penyimpangan konstitusi. Selain adanya dugaan manipulasi data mengenai penerimaan negara dari sektor Migas, sebagian pejabat pemerintahan sangat ahli meyakinkan publik. Dalam pengantar APBN 2008, menurut dia, disampaikan bahwa minyak akan stabil dan produksi minyak dari Timur Tengah juga stabil. "Padahal prediksi itu salah besar dan pemerintah telah memperbaiki kesalahan itu dalam APBN-Perubahan 2008," katanya. Dia berharap DPR berhati=hati dan melengkapi data-data mengenai produksi minyak nasional dan penerimaan negara yang seharusnya diterima negara. "DPR jangan mau `ngalah` begitu saja. Data-data Kontrak Karya (KK) akan sulit diperoleh dengan alasan rahasia negara," katanya. Indonesia sebenarnya tidak perlu menaikkan harga BBM jika manajemen pengelolaan minyak dibenahi secara baik. Persoalannya manajemen pengelolaan tidak efisien dan penuh manipulasi sehingga Indonesia kesulitan saat harga minyak dunia naik. "Kita punya produksi beras Cianjur harganya Rp5.000/Kg, diganti beras Vietnam seharga Rp20 ribu/Kg, padahal beras impor rasanya tidak enak," kata Koyum, yang pernah bekerja di BP Migas. Ketua FKB DPR RI Effendy Choirie menyatakan, pihaknya akan mengawal langkah Panitia Angket menjalankan tugasnya. FKB akan menggalang dukungan publik agar DPR menuntaskan semua kasus yang terkait dengan buruknya pengelolaan energi nasional. "Kita akan kawal hak angket ini," kata Choir yang menyatakan, FKB siap menempatkan kadernya di pimpinan Panitia Angket DPR.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
