Palembang, (ANTARA News) - Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan berlaku agresif ketika mengajukan dana bantuan koperasi dan UKM, kata Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali. Karena koperasi dan UKM merupakan usaha yang digerakan masyarakat dan harus didukung oleh pemerintah daerah agar bisa berkembang maju, katanya di Palembang usai menghadiri pendirian koperasi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Palembang, Kamis. Menurut dia, dalam mendukung perkembang dan kemajuan koperasi/UKM "back up" pemda sangat penting agar berbagai program yang dibuat bersama rakyat bisa terealisasi. Bergerak dan berkembangnya koperasi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia terutama pengusaha kecil menengah, tambahnya. Ia mengatakan, dari Rp1 triliun lebih alokasi dana koperasi dan UKM kini baru terserap sekitar 9,8 persen. Peluang masyarakat untuk mendapatkan dana bantuan koperasi dan UKM masih luas, karenanya pemda mesti berperan aktif dalam pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat, katanya. Sementara itu, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi pihaknya berkomitmen bagi pendirian sebuah koperasi unggulan disetiap kecamatan. Koperasi tersebut jika memenuhi syarat dan mendapat rekomendasi dari dinas koperasi setempat akan diberi bantuan sebesar Rp100 juta untuk pengelolaan dan pengembangan koperasi unggul itu, ujarnya. Terkait dengan masih banyak ditemukannya koperasi "papan nama", Menkop mengatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab matinya sebuah koperasi, seperti tidak diterapnya koperasi yang sehat, sejahtera dan bersama. Kesalahan mengelola koperasi juga menjadi penyebab bangkrutnya koperasi-koperasi di sejumlah daerah, katanya. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
