Setahun bencana Sulteng - Pemkot Palu bangun ketahanan ekonomi korban - ANTARA News

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, didesak segera melakukan langkah-langkah pemberdayaan untuk membangun ketahanan ekonomi korban gempa, tsunami dan likuifaksi yang saat ini berada di lokasi/shelter pengungsian.

"Dalam masa rehab-rekon selama dua tahun dalam proses penanggulangan bencana alam di Kota Palu, tugas utama Pemerintah Kota Palu adalah memastikan pemulihan ekonomi betul-betul terimplementasi secara progresif," kata anggota DPRD Kota Palu, Muthmainnah Korona, di Palu, Selasa.

Muthmainnah mengatakan keberdayaan ekonomi masyarakat terdampak bencana menjadi pondasi utama untuk bangkit dari keterpurukan. Tentunya tugas besar pemerintah utamanya adalah memastikan penguatan ekonomi harus disegerakan secara massif dengan pendekatan dari hulu sampai ke hilir.

Politisi Partai NasDem itu mengemukakan, saat pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga, visi kemandirian ekonomi harus menjadi nafas bersama dengan mensinergikan keterlibatan perempuan berbasis keluarga dan melibatkan anak muda di dalamnya.

"Hal yang paling sederhana adalah dengan membuka akses, penguatan kapasitas, personal brand, strategi pemasaran dan manajemen pengelolaan keuangan berbasis keluarga yang di koneksi dengan lembaga keuangan mikro," katanya.

Kemudian, Pemerintah Kota Palu menyiapkan semua sumber daya yang ada, menjadi sumber kekuatan untuk dijadikan modal masa depan keluarga. Karena itu, Pemkot Palu perlu melakukan perbaikan dengan membekali, mendampingi melatih keterampilan setiap keluarga korban bencana di pengungsian.

"Yang paling utama adalah bagaimana kemampuan mengelola setiap sumber daya yang ada menjadi sumber kekuatan dan bagaimana menjadi investasi masa depan keluarga. Tentunya visioning perbaikan itu harus dibekali pada setiap keluarga," ujarnya.

Dalam konteks membangun personal brand, kata dia, untuk membangun visi bersama adalah gerakan satu rumah satu sarjana. Itu bagian dari motivasi pemulihan ekonomi kepada mereka untuk memperbaiki masa depan mereka.

"Ini salah satu contoh saja. Berikutnya yang menjadi poin utama adalah mekanisme koordinasi dengan memulai memetakan data base keluarga terdampak, itu harus satu pintu yang di koordinir oleh salah satu OPD tapi menjadi data bersama," katanya.

Selanjutnya, kata dia, seluruh pemangku kebijakan yang terdiri dari OPD di Kota Palu harus duduk bersama menjadikan pembangunan ketahanan keluarga sebagai arus utama pembangunan daerah.

"Rumusan program bersama itu di dudukan bersama antar-OPD terkait bersama organisasi pendamping, apakah dalam bentuk Pokja kluster livelihood atau lainnya. Saya yakin proses kemandirian ekonomi akan cepat terealisasi, apalagi rumusan program livelihood telah terdokumentasi dengan baik dalam dokumen rehab rekon, hanya perlu di konsultasikan kepada parapihak dalam memaksimalkan program kerja ini," katanya.

Ia menambahkan, berbagai organisasi internasional maupun lokal saat ini telah melakukan berbagai program penguatan ekonomi bagi kelompok masyarakat terdampak, tentunya baik sekali jika pembagian peran bersama dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran apakah bersumber dari APBN, APBD, dana hibah termasuk dana loan, dalam setiap perencanaan tersebut di kerjakan dengan baik oleh pemerintah Kota Palu bersama organisasi pendamping.

"Tinggal political will yang dilihat untuk memastikan apakah pemulihan ekonomi betul terealisasi dengan baik," ujar Neng, sapaan Akrab Muthmainnah Korona.