Indef: Dialog sosial dapat meredam kericuhan Wamena

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai dialog sosial secara intensif dapat meredam kericuhan di Wamena, Papua.

"Persoalan di Papua memang cukup kompleks, ada aspek sosial dan politik yang kemudian berimplikasi pada keamanan dan aktivitas ekonomi. Maka itu, pendekatannya bukan lagi politik tetapi aspek sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat," ujar Direktur lndef Eko Listiyanto ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus lebih intensif melakukan pertemuan dengan tokoh adat dan masyarakat setempat agar kericuhan segera mereda dan tidak berkelanjutan.

"Persoalan keamanan harus segera diatasi, kalau tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi setempat. Selain itu, dikhawatirkan juga dapat mempengaruhi persepsi investor asing karena ini konteksnya Indonesia. Kita berharap kericuhan serupa tidak terjadi di tempat-tempat lain yang dapat menambah kekhawatiran investor," ucapnya.

Ia mengatakan, kontribusi ekonomi Papua terhadap produk domestik bruto (PDB) memang relatif masih kecil, tapi potensi peningkatan ekonomi Papua ke depannya akan cukup besar.

"PDB itu, dipengaruhi juga oleh aktivitas penduduknya," ucapnya.

Menurut dia, sektor pertambangan masih menjadi sesuatu yang menarik bagi investor, di tambah sektor pariwisata yang memiliki potensi cukup besar dalam menarik wisatawan yang akhirnya dapat mendorong perekonomian meningkat.

"Memang, masih banyak yang harus dilakukan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar mulai dari kesehatan, pendidikan, kesenjangan ekonomi, isolasi daerah, hingga keamanan," katanya.

Eko mengakui, perhatian pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat memang sudah cukup baik, salah satunya dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk Dana Otonomi Khusus sebesar Rp8,374 triliun dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Dalam RUU APBN itu, alokasi dana untuk Papua sebesar Rp5,861 triliun, dan sebesar Rp2,512 triliun untuk Papua Barat.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat sebesar Rp4,680 triliun.