Kemnaker: 56 juta pekerjaan terdampak digitalisasi

Kalau mereka tidak memiliki 'skill', mereka akan menjadi beban negara bukan bonus demografi tapi bencana demografi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Bambang Satrio Lelono mengatakan 56 juta pekerjaan akan terdampak digitalisasi pada era revolusi industri 4.0.

"56 juta pekerjaan akan terdampak digitalisasi, kalau mereka tidak punya 'skill' (keterampilan), tidak kenal inovasi, mereka akan semakin terpinggirkan," katanya dalam diskusi panel dengan tema "Menyongsong Revolusi Industri 4.0 melalui Pelatihan Vokasi: Perkuat Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)" di Gedung Kemnaker di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan revolusi industri 4.0 akan menyebabkan penghilangan pekerjaan dan munculnya tenaga kerja baru, seperti di dunia digitalisasi.

Beragam pekerjaan baru yang muncul, yang tidak pernah ada 20 tahun lalu itu, di antaranya animator, youtuber, dan web developer. Ke depan memungkinkan lebih banyak pekerjaan baru muncul dan pemanfaatan teknologi dan inovasi canggih yang semakin meluas sehingga penggunaan tenaga manusia akan berkurang.

Dia menuturkan salah satu sektor yang terdampak digitalisasi adalah pertambangan dan industri otomotif, di mana saat ini mobil listrik terus dikembangkan.

"Umpamanya di sektor pertambangan di mana tambang tutup terjadi PHK, kita perlu juga menyusun program pelatihan untuk mereka agar punya 'skill' sehingga bisa masuk ke kerja-kerja baru yang tumbuh," ujarnya.

Indonesia saat ini memiliki 136,18 juta angkatan kerja yang terdiri atas 129,36 juta atau 94,99 persen bekerja dan 6,82 juta atau 5,01 persen penganggur.

Dari total angkatan kerja tersebut, 58 persen angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan SD dan SMP, 63 persen merupakan "job missmatch", 57 persen merupakan pekerja nonformal, dan 2,24 juta tenaga kerja baru setiap tahun.

Menurut Bambang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang berperan penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

"Kalau mereka tidak memiliki 'skill', mereka akan menjadi beban negara bukan bonus demografi tapi bencana demografi," tuturnya.

Dia menuturkan bonus demografi tidak serta merta menguntungkan Indonesia. Oleh karena itu, perlu kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bidang kesehatan dan pendidikan.

Untuk itu, pemerintah terus fokus pada penguatan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak, pendidikan, dan peningkatan keterampilan SDM.

"Tantangan untuk menciptakan bonus demografi adalah kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, dan iklim ketenagakerjaan," ujarnya.