PKB: Hentikan saling salahkan dalam bencana karhutla

Daripada saling menyalahkan, kami mengajak semua pihak bersama-sama memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak, khususnya yang terserang penyakit infeksi dan lainnya, kata Marwan

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PKB Marwan Dasopang meminta masyarakat berhenti saling tuduh dan menyalahkan atas bencana kebakaran hutan dan kahan (karhutla) di Kalimantan dan Riau.

Dia menilai diperlukan langkah konkret dan strategis dalam mengatasi persoalan karhutla, misalnya Kementerian Kesehatan jangan tinggal diam dalam persoalan tersebut.

"Daripada saling menyalahkan, kami mengajak semua pihak bersama-sama memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak, khususnya yang terserang penyakit infeksi dan lainnya," kata Marwan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai selain bantuan medis dan obat-obatan, Menkes juga diminta menjelaskan ke masyarakat, masker jenis apa yang harusnya dipakai oleh masyarakat yang wilayahnya terpapar asap.

Mawran mengatakan, jangan sampai ada bantuan masker dari para relawan yang akhirnya mubazir karena setelah dibagi-bagikan, ternyata masker itu tidak standar.

"Karena saat ini sudah simpang siur, ada yang menyebut masker standar harus jenis tertentu, salah satu cara yang paling umum digunakan untuk melindungi diri dari bahaya polusi di udara adalah dengan memakai masker. Jenis masker N95 adalah yang paling direkomendasikan oleh ahli dan dokter," ujarnya.

Marwan mengatakan, kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.

Oleh karena itu, dia menegaskan, semua pihak seharusnya bersama-sama menanggulanginya dengan kemampuan dan peran yang bisa dilakukan.

"Agar tidak saling tuduh dan berdebat, DPP PKB bidang Penanggulangan Bencana meminta pemerintah segera memetakan persoalan, dan menerjunkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya karhutla," katanya.

Marwan yang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu juga minta agar pemerintah mengumumkan pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.

PKB berharap pemerintah segera melakukan penataan penanganan karhutla dalam satu komando terpusat, sehingga bisa melakukan langkah-langkah pencegahan.

Saat ini, menurut dia, yang perlu diwaspadai adalah karhutla tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Riau, Jambi dan Sumsel, namun daerah lain juga berpotensi terjadi karhutla sehingga harus segera dilakukan antisipasi agar bisa dicegah tidak menjadi bencana.