Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah aktivis lingkungan dari berbagai latar belakang organisasi menolak rencana pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta untuk membangun enam ruas jalan tol baru di ibukota karena dikhawatirkan mengabaikan dampak lingkungan dan dampak sosial dari pembangunan proyek tersebut.Aktivis lingkungan Firdaus Cahyadi dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, mengatakan selama ini, baik Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat tidak pernah menjadikan dampak lingkungan hidup dan sosial sebagai pertimbangan dari rencana pembangunan 6 jalan tol baru itu di Jakarta.Sementara Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Tubagus Haryo Karbiyanto menolak rencana pembangunan 6 jalan tol karena tidak sesuai dengan tata ruang kota."Rencana pembangunan enam ruas jalan tol itu juga tidak pernah tercantum dalam rencana tata ruang wilayah maupun Pola Transportasi Makro," katanya.Dari sisi lingkungan, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta (Klin-J) Dede Nurdin Sadat, pembangunan enam jalan tol baru di Jakarta akan berdampak pada kemacetan lalu-lintas dan polusi udara. "Pembangunan jalan tol hanya akan merangsang orang untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi, dan itu berarti kemacetan lalu lintas dan polusi udara akan semakin parah di Jakarta," jelasnya. Hal yang sama juga diutarakan oleh Direktur Walhi Jakarta Selamet Daroyni. "Kita juga mengecam pembangunan enam jalan tol dalam kota yang sudah dipastikan akan menyebabkan meningkatnya polusi udara. Pembangunan tersebut dapat meningkatkan jumlah pengguna kendaraan pribadi," kata Daroyni. Enam ruas tol baru tersebut Kemayoran-Kampung Melayu (9,66 kilometer), Duri Pulo-Tomang-Kampung Melayu (11,38 kilometer), Rawa Buaya-Sunter (22,6 kilometer), Sunter-Pulogebang (10,8 kilometer), Pasar Minggu-Casablanca (7,55 kilometer), dan Ulujami-Tanah Abang (8,26 kilometer).(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
