Jakarta (ANTARA News) - Bappenas segera mengundang BPS untuk mengharmonisasi data parameter kemiskinan agar tidak ada kontroversi yang muncul mengenai pengumuman penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 2,21 juta per Maret 2008. "Tetapi saya tidak akan mengintervensi angka kemiskinan itu," kata Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Rabu. Menurut Paskah, Bappenas melihat adanya peran sektor informal yang berhasil menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga bisa memangkas angka kemiskinan. "Jadi hitungan kita, sektor ini menyerap 350-450 ribu orang per satu persen pertumbuhan ekonomi," katanya. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah menggerakkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu sektor informal yang diarahkan ke sektor pertanian hingga sektor manufaktur. "Sehingga di situlah terjadi peralihan ke sektor formal," katanya. Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Endah Murniningtyas mengatakan pihaknya tidak mengkhawatirkan kemungkinan akan munculnya kecaman pengamat jika data penurunan kemiskinan itu digunakan dalam Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus 2008. "Memang belum dimasukkan dampak kenaikan harga BBM Mei lalu, tapi kan ada Susenas Agustus. Itu nanti akan terefleksi di sana," kata Endah. Ditanya tentang kemungkinan memburuknya angka kemiskinan pasca-kenaikan BBM, Endah mengatakan pihaknya enggan berspekulasi tentang itu. "Kalau pengaruh dari program BLT, harapannya memang akan bisa menghambat pertambahan kemiskinan," katanya. Sebelumnya, BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2008 sebanyak 34,96 juta orang atau turun 2,21 juta orang dari angka Maret 2008 37,17 juta orang. Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei. (*)
Copyright © ANTARA 2008
