Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Perminyakan, Kurtubi mengatakan, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan perolehan pajak minyak mentah untuk menopang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). "Dari pajak memang akan membantu, tapi berapa besar. Kalau minyak menembus harga 200 AS dolar per barel dampaknya sangat besar ke APBN," kata Kurtubi, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, pemerintah seharusnya serius dalam melakukan efisiensi untuk menahan dampak meningkatnya harga minyak dunia sebagai solusi jangka pendek. Menaikan produksi minyak menjadi satu hal yang harus dilakukan dengan merevisi Undang-undang Migas yang dianggap menghambat investasi. Dia mengatakan untuk solusi jangka menengah pemerintah harus bisa mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera memproduksi gas dari Blok D Alpha di Natuna. "Pertamina harus cepat pilih rekanan untuk memisahkan gas dari CO2 dari Blok D Alpha. Dalam tiga sampai empat tahun pasti sudah dapat menghasilkan jika Pertamina mau bergerak cepat," ujar dia. Menurut Kurtubi, kandungan gas alam di Blok D Alpha sangat besar dua kali lipat dari LNG Badak dan tiga kali lipat LNG Tangguh. Kandungan metannya mencapai 44 tcf yang dapat menghasilkan Rp200 triliun. "Angka itu sangat besar, jadi bisa menolong APBN kita. Cepu hanya menghasilkan 160.000 barel, tidak akan banyak membantu," ujar dia. Sebelumnya Kurtubi mengatakan harga minyak dunia dipastikan akan semakin melonjak. Harga minyak dunia diprediksi dapat menembus harga 200 AS dolar per barel dalam enam bulan ke depan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
