Daya saing usaha Sumatera Selatan meningkat belum pengaruhi investasi

Survei ini harus menjadi perhatian banyak pihak karena hasilnya tidak berkorelasi dengan investasi.

Palembang (ANTARA) - Daya saing usaha Sumatera Selatan berdasarkan hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan ACI-National University of Singapore menunjukkan peningkatan dari posisi 18 ke posisi 10 pada 2019, namun capaian ini tidak berimplikasi positif terhadap masuknya investasi di daerah tersebut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Sumatera Selatan Sumarjono Saragih di Palembang, Senin, mengatakan survei ini harus menjadi perhatian banyak pihak karena hasilnya tidak berkorelasi dengan investasi.

“Kami perwakilan dari pengusaha merasakan sendiri, ini daya saing sudah meningkat mengapa investasi tidak naik dan tidak bisa menaikkan dunia usaha,” kata Sumarjono.

Karena itu, Apindo akan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, terutama perwakilan dari pemerintah provinsi agar persoalan ini dapat terpecahkan. Apalagi, belum lama ini dari 33 perusahaan China yang melakukan relokasi ke luar negeri diketahui tak satupun yang ke Indonesia, malahan memilih Vietnam.

Menurutnya, khusus di Sumsel, salah satu penyebabnya adalah Sumsel belum mampu merealisasikan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus sehingga banyak investor mengurungkan niat untuk menanamkan modal di daerah ini.

Padahal, jika KEK ini direalisasikan dapat memecahkan persoalan pelemahan harga komoditas karet dan sawit yang telah terjadi sejak 2013. “Diakui jatuhnya harga komoditas ini sangat berpengaruh pada ekonomi Sumsel, hingga kini,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei ini, daya saing usaha Sumatera Selatan meningkat pada tahun ini jika dibandingkan tahun lalu disebabkan banyak faktor, di antaranya kondisi ketenagakerjaan yang cukup bagus.

Kenaikan upah terkendali, hubungan antara buruh dan pengusaha dinamis telah membuat dunia usaha berjalan tanpa ada isu ketenagakerjaan yang serius.

Daya saing usaha di Sumsel juga didukung institusi pelayanan publik dari pemerintah daerah yang lebih baik, selain tentunya ada dipengaruhi oleh empat hal yakni ketenagakerjaan, kondisi bisnis, infrastruktur dan ekonomi makro.
Baca juga: Luhut pastikan ada realisasi investasi UEA sebelum akhir 2019