Bogor (ANTARA News) - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto merasa berada dalam "blacklist" (daftar hitam) media massa karena pemberitaan terkait HKTI sangat langka. "Selain itu, HKTI juga tidak dipandang penting oleh sebagian elit pemerintahan sehingga setiap usul tertulis yang diajukan HKTI tidak direspon oleh pemerintah," katanya di Bogor, Selasa. Pernyataan itu dikemukakannya dalam pengarahannya di hadapan sekitar 350 anggota HKTI peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dari 33 propinsi seluruh Indonesia. "Saya merasa di `blacklist` oleh media. Karena itu, HKTI membuat sendiri majalah `Tani Merdeka` dan mengembangkan TV komunitas desa," katanya. TV komunitas desa tengah dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura dan Merauke (Provinsi Papua), yang dimaksudkan untuk menyoroti masalah pertanian serta tukar menukar info bidang pertanian. "Satu saat nanti, saya ingin petani bisa memantau harga komoditas dari hari ke hari," katanya. Selain itu, agar suara HKTI bisa lebih didengar oleh pemerintah, harus dilakukan konsolidasi internal untuk penguatan organisasi. "HKTI harus nyata, besar dan benar-benar mempunyai organisasi yang baik," katanya. Di banyak negara, organisasi tani dianggap sebagai organisasi penting. "Seorang pemimpin juga harus mendapat dukungan dari organisasi petani," katanya. Rakernas HKTI berlangsung pada 1-3 Juli, adalah untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan melakukan konsolidasi internal. Selain Rakernas, juga digelar pameran hasil pertanian dan seminar mengenai peran HKTI dalam menegakkan kedaulatan petani. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008