Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Polri agar tetap bersikap netral menghadapi masa Pemilihan Umum 2009. "Polri harus siap untuk mengamankan dan menjaga ketertiban rangkaian Pemilu 2009, ...memetik pelajaran Pemilu 2004 Polri hendaknya dapat proporsional dan netral," kata Presiden Yudhoyonoal saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-62 Polri di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa.Kepala Negara juga menggarisbawahi keperluan masyarakat untuk dibebaskan dari aksi provokasi dan propaganda politik yang tidak sehat. Pada upacara yang juga dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Polri selama 62 tahun. Seiring perkembangan zaman, Presiden berharap jajaran Polri terus membangun diri dan meningkatkan kapabilitas agar tiga tugas pokoknya --menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi dan mengayomi masyarakat--dapat terpenuhi. Presiden juga mengatakan, sekalipun seringkali tidak memperoleh penghargaan atas kerja kerasnya dan justru memperoleh kritik dari masyarakat, Polri hendaknya tetap melakukan tugas sesuai dengan aturan dan landasan hukum yang ada. Sementara itu, ketika ditemui usai upacara yang diramaikan oleh gelar pasukan berbagai kesatuan di Polri, terkait dengan imbauan Presiden itu, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengatakan, Polri telah melakukan pengawasan internal yang efektif agar jangan sampai polisi dalam pelaksanaan kegiatan politik ada keberpihakan. "Netralitas itu sangat penting bagi polisi, kita mengayomi semuanya. Kalau berpihak justru Polri nanti rugi sendiri karena berarti mengerdilkan Polri sendiri," katanya. Kapolri juga berharap, semua pihak hendaknya mampu menahan diri agar jangan sampai menjadi alat untuk kepentingan-kepentingan tertentu dengan tidak sadar dan memprovokasi masyarakat. Mengenai pesan-pesan singkat berisi provokasi yang menyebar di kalangan masyarakat, Kapolri mengatakan kepolisian akan menindak setiap pelanggaran hukum tidak peduli siapa pelakunya, termasuk jika hal itu dilakukan anggota Polri. "Polri akan melakukan penyidikan kepada siapapun yang menyebarkan isu atau menciptakan situasi yang dapat mengakibatkan kekeruhan. Semua itu harus kita cegah, hukum harus berlaku," katanya seraya menambahkan, penghargaan dan hukuman harus seimbang. Kapolri juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu-ragu melaporkan ke pihak berwenang jika ada oknum polisi yang melanggar hukum. "Ini juga bagus untuk mengontrol polisi. Ini `kan pelajaran hukum untuk semua, masyarakat juga belajar hukum, semua pihak belajar hukum supaya tertib," katanya. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan anggota Polri, Kapolri mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah tentang kenaikan gaji namun sebagaimana diketahui anggaran pemerintah belum mencukupi. "Tentu (gaji) harus kita tingkatkan. Kita juga sudah melakukan penelitian dengan UI berapa gaji yang layak. Waktu itu dihitung minimal gaji Polri pangkat rendah adalah Rp8,5 juta," katanya. Upacara peringatan HUT Polri ke-62 yang bertepatan dengan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 10 tahun reformasi diawali dengan kegiatan Presiden Yudhoyono memeriksa gelar pasukan dengan diiringi oleh lagu Maju Tak Gentar. (*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008