Medan, (ANTARA News) - Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM) Suryadarma Ali mengaku skeptis dengan pernyataan dalam satu persen pertumbuhan ekonomi maka menyerap 400 ribu tenaga kerja. "Saya skeptis dengan satu persen pertumbuhan ekonomi kita, maka telah menyerap sebanyak 400 ribu tenaga kerja di dalam negeri," ujarnya dalam ceramah ilmiah koperasi dan UMKM diacara pelantikan pengurus Majelis Wilayah KAHMI Sumut 2008-2013 di Medan, Jumat malam. Menurut dia, pernyataan tersebut tidak rasional dengan kondisi yang ada dewasa ini, apalagi seolah-olah pertumbuhan ekonomi yang terjadi ditopang dari industri atau perusahaan nasional berskala besar. Padahal, lanjut dia, semakin besar suatu perusahaan maka indentik dengan penggunaan teknologi yang canggih sehingga meminimalisir penggunaan tenaga kerja manusia. "Kenapa saya skeptis, karena pertumbuhan yang tinggi itu dianggap disetir oleh perusahaan besar. Sementara perusahaan besar selalu menggunakan teknologi dan hemat tenaga kerja karena semuanya menggunakan mesin-mesin yang canggih," jelasnya. Sementara itu, kondisi sebaliknya terjadi pada sektor usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia dengan persentase 99,9 persen dari total jumlah pelaku UMKM di tanah air, dimana sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja namun minim kredit permodalan dari perbankan. "Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan dan mengimbangi antara kebutuhan dan lapangan kerja, karena uang yang sedikit dikelola oleh UMK yang jumlahnya banyak. Sedangkan uang yang banyak dikelola oleh perusahaan besar yang jumlahnya sedikit," ujarnya. Dalam acara itu Menegkop dan UKM juga menyaksikan penandatanganan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Amanah Insan Cita sebagai salah satu bandah usaha KAHMI Sumut dengan modal awal sebesar Rp2,050 miliar. Pada kesempatan berbeda Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, dalam kata sambutannya berharap dengan dilantiknya kepengurusan KAHMI Sumut dan berdirinya BPR Syariah itu bisa bersinergi dengan dunia usaha terutama pelaku UMK untuk menggerakan sektor riil di daerah itu. "Rasanya tidak pantas menteri dating, gubernur dating dan mantan sekda Sumut dating hanya untuk melantik kepengurusan KAHMI Sumut. Tetapi lebih dari itu bagaimana agar tantangan yang dihadapi saat ini menjadi suatu peluang dalam menggerakan sector riil terutama dengan hadirnya BPR Syariah ini," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
