Depok, (ANTARA News) - Pengamat dari Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indoesia (UI), Abdul Gafur Sangadji menilai, pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar adalah sangat provokatif mengenai menteri menolak kenaikan harga BBM dan anggota DPR mendalangi aksi demo. "Pernyataan Kepala BIN tersebut sangat provokatif dan bisa memperkeruh suasana," katanya ketika dihubungi ANTARA, di Depok, Sabtu. Ia mengatakan, Kepala BIN juga tidak pantas mengeluarkan pernyataan seperti itu di media massa, dan hal tersebut bukan kewenangannya sebagai Kepala BIN. "Pernyataan tersebut bisa membuat perpecahan dan menimbulkan gejolak," jelasnya. Pernyataan tersebut, lanjut dia, merupakan upaya melempar isu bahwa seakan-akan pemerintah sangat teraniaya, padahal yang sangat terkena dampaknya terhadap kenaikan BBM adalah rakyat. "Jadi rakyatlah yang teraniaya akibat kenaikan BBM, bukan pemerintah," katanya. Jika mahasiswa merespon kenaikan BBM dengan melakukan aksi unjuk rasa, kata dia, di dalam alam demokrasi adalah sangat wajar dan mestinya tidak ditanggapi dengan aksi represif oleh pihak keamanan. Ia juga menilai pernyataan tersebut telah mengungkapkan kejelasan bahwa pemerintah tidak kompak dan muncul dugaan timbulnya perpecahan. Seharusnya, kata dia, kalau memang BIN mempunyai bukti-bukti keterlibatan anggota DPR dalam mendalangi aksi demo menolak kenaikan BBM, buktikan saja secara hukum. Ia menegaskan tuduhan bahwa anggota DPR mendalangi demo adalah terlalu dini. Mungkin saja, kata dia, ada aksi-aksi yang didalangi anggota DPR atau juga pemerintah sendiri, pihak asing, ataupun tokoh masyarakat, tapi hal ini perlu pembuktian secara hukum. "Ini perlu dibuktikan, jalan belum apa-apa telah menuduh seseorang," kata Abdul Gafur Sangadji yang juga Sekretaris Jenderal (Sesjen) Forum Studi Strategik dan Keamanan FISIP UI. Ia juga menjelaskan bahwa penyataan tersebut juga merupakan bentuk kekecewaan pemerintah terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mempunyai sikap lain dalam kebijakan menaikkan BBM. Untuk itu, kata dia, BIN harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat tentang keterlibatan anggota DPR tersebut dalam mendalangi aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. "Hadapilah semua dengan kepala dingin. Tidak mencurigai orang per orang agar suasana tidak menjadi keruh," katanya. (*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008