"Ada tiga opsi pengisian Menpora yang lowong. Ketiga opsi tersebut semuanya adalah hak prerogatif presiden. Terserah kepada Presiden akan memilih opsi mana yang dinilainya paling efektif dan efisien," kata Muhammad Rullyandi ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Imam Nahrawi dicegah ke luar negeri
Baca juga: KPK sebut tata kelola di Kemenpora banyak yang harus diperbaiki
Muhammad Rullyandi mengatakan hal itu menjawab pertanyaan ANTARA menyusul mundurnya Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menpora, pada Kamis (19/9), setelah sehari sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Menurut Rullyandi, ketiga opsi pengisian jabatan Menpora yang lowong adalah, pertama, mengganti menteri dengan menunjuk nama baru sebagai menteri.
Kedua, menunjuk Sekjen atau pejabat eselon satu ke Kemenpora, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menpora, mengingat masa tugas Menteri Kabinet, tidak sampai satu bulan lagi.
Ketiga, jabatan Menpora dijabat sementara oleh Menteri Koordinatornya, sebagai Menteri Ad Interim. Menteri Koordinator yang membidangi Kemenpora adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta menegaskan, kekosongan jabatan Menpora ini tetap harus diisi untuk ketertiban pelaksanaan kerja di Kemenpora.
Ketika ditanya, dari ketiga opsi tersebut, mana opsi yang paling efisien, Rullyandi menyebut, adalah penunjukan Menko PMK sebagai Menpora Ad Interim.
Baca juga: Imam Nahrawi tersangka, keluarga: Kedepankan praduga tak bersalah
Baca juga: KPK duga uang suap Imam Nahrawi mengalir ke pihak lain
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
