Hal ini menyebabkan rendahnya keterampilan dan daya saing yang menjadi modalitas manusia Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI Purn Agus Widjojo menyebutkan sumber daya manusia (SDM) merupakan modal penting dalam pembangunan negara.
"Peningkatan kualitas SDM akan mendorong tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesinambungan kehidupan manusia secara menyeluruh," kata Agus Widjojo saat membuka seminar nasional bertema "Pengembangan SDM Unggul untuk Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi Menuju Indonesia Maju Pada RPJMN 2020-2024", di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pengembangan SDM di Indonesia secara garis besar masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah pemerataan kualitas pendidikan.
"Hal ini menyebabkan rendahnya keterampilan dan daya saing yang menjadi modalitas manusia Indonesia," tuturnya.
Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi hingga 2038, oleh karena itu, kata dia, momentum itu dapat menjadi pengungkit jika modal manusianya dikelola secara terencana, komprehensif, dan konsisten.
Sehingga, diharapkan pada RPJMN 2040-2044 Indonesia sudah memiliki SDM unggul guna menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Perlu diupayakan lahirnya berbagai terobosan secara bertahap, serta arah kebijakan yang tepat dalam membangun manusia-manusia unggul yang berdaya saing untuk menghadapi Indonesia maju. Ini merupakan kebutuhan yang sangat strategis dan mendesak guna meraih keberhasilan dalam mengelola dan memanfaatkan bonus demografi secara nasional," papar Agus.
Refleksi kualitas SDM Indonesia secara makro dapat dilihat dari capaian berbagai indikator. Di antaranya, hasil pengukuran human capital index (HCI) yang diluncurkan bank dunia pada 2018. Laporan itu menunjukkan Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara.
"Posisi Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina," ucapnya.
Dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat tiga kategori permasalahan kualitas SDM dan dalam hal peluang terjadinya bonus demografi.
Kelompok pertama ialah provinsi yang mendapat bonus demografi, namun bonus tersebut berasal dari pendatang. Sedangkan penduduk aslinya menjadi pengangguran atau keluar daerah karena kalah bersaing dengan para pendatang.
Kelompok kedua yaitu provinsi yang mempunyai periode terjadi peluang bonus demografi nisbi pendek.
Sementara kelompok ketiga ialah provinsi yang mempunyai rasio ketergantungan tinggi terhadap angkatan kerja, sehingga tidak akan mengalami peluang bonus demografi.
"Dari ketiga pengelompokan dalam mengelola dan memanfaatan bonus demografi tersebut, maka diambil tiga provinsi yang akan dijadikan sebagai model untuk pemecahan masalah-masalah di daerah dalam mengelola dan pemanfaatan bonus demografi," tuturnya.
Pemecahan masalah bonus demografi difokuskan pada empat sasaran prioritas yaitu Pendidikan, Ketenaga Kerjaan, Kesehatan dan Pembangunan Karakter (revolusi mental).
"Ketiga provinsi yang akan dijadikan model dalam mengembangkan SDM unggul untuk memanfaatkan bonus demografi adalah, Provinsi NTT, Jawa Tengah dan Banten," kata Agus.
Di tempat yang sama, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, bonus demografi itu adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi bangsa Indonesia.
"Jadi ketika kita punya peluang, inilah kesempatan, mungkin sampai tahun 2043, lama lagi, hanya 20 tahun, tidak boleh kita lewatkan ya, boleh dibilang agak lambat untuk kemudian bisa maju kedepan," ujar Bambang.
Intinya adalah mencoba menjaga agar ada muncul SDM yang memiliki talenta-talenta yang erat, di berbagai bidang untuk kemajuan bangsa.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
