Bengkulu (ANTARA News) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Heri Susanto, menilai rencana pemerintah yang akan membebankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada daerah sebagai kebijakan yang tidak rasional (irasional).
"Bagi saya itu tidak masuk akal, dan sangat tidak adil kalau pemerintah pusat membebankan subsidi BBM kepada daerah," kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu di Bengkulu, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Hari menanggapi rencana pemerintah yang akan membebankan subsidi BBM kepada daerah mulai tahun depan.
Menurut dia, BBM sangat erat kaitannya dengan kepentingan rakyat banyak, karena itu semua yang berkaitan dengan BBM termasuk masalah subsidi harus ditangani oleh pemerintah pusat.
Heri mengaku tidak bisa membayangkan dampak yang terjadi kalau rencana tersebut benar-benar dilaksanakan.
"Saya tidak bisa memprediksi dampak yang akan terjadi, tapi pasti dampaknya besar sekali, bahkan bukan tidak mungkin bisa mengarah pada disintegrasi bangsa," ujarnya.
Ia menjelaskan, ketika subsisi diserahkan kepada daerah maka akan mendorong terjadinya tekanan ekonomi terhadap satu daerah, terutama yang miskin.
Bagi daerah yang maju dan memiliki pendapatan besar, akan mampu mengalokasikan anggaran cukup besar untuk subsidi BBM sehingga tidak menimbulkan masalah ekonomi bagi daerah.
Sebaliknya, daerah yang kurang mampu seperti Bengkulu tidak akan sanggup menyediakan dana untuk subsidi tersebut, kalau bisa pasti kecil sekali, beban daerah semakin berat.
Ekses lainnya, lanjut dia, akan ada pengetatan yang diberlakukan daerah dalam penjualan BBM, karena merasa memberikan subsidi bagi warganya, maka akan timbul larangan membeli BBM bagi warga daerah lain.
"Logikanya begini, kalau Bengkulu memberikan subsidi untuk warganya, pasti tidak akan mengizinkan warga daerah lain membeli BBM di daerah ini, akhirnya timbullah perselisihan antara warga atau antar pemerintah daerah," katanya.
Jika itu terjadi maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terancam, ini harus dihindari.
Kebijakan itu juga akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang tidak merata antara daerah yang satu dengan lainnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008