Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat di berbagai bidang untuk melakukan perubahan paradigma dari meminta dilayani menjadi melayani masyarakat. Berbicara saat membuka pameran inovasi pelayanan aparatur negara di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat, Presiden menyatakan pelayanan kepada masyarakat yang baik merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. "Tinggalkan mentalitas `kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah`. Ubahlah menjadi `semua harus mudah`," kata Presiden yang didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono. Ditambahkannya, pelayanan publik yang baik bagi masyarakat merupakan keadilan yang harus dirasakan oleh semua warga negara. Karena itu aparatur negara yang menjalankan tugas itu harus memperbaiki diri. Presiden mengatakan sejak beberapa tahun yang lalu telah membuka saluran komunikasi dengan masyarakat melalui layanan pesan singkat dan hingga saat ini tercatat sudah 2,5 juta pesan singkat yang masuk. "Diantara pesan singkat itu ada yang menyatakan kepuasannya pada pelayanan masyarakat yang semakin baik. Namun ada pula yang melaporkan masih ada kekurangan pelayanan di sana, dan keluhan masih ada pejabat yang belum menjalankan tugasnya dengan baik," ungkap Presiden. Presiden Yudhoyono menegaskan dalam sebuah pemerintahaan yang menjunjung tinggi asas "good governance", sejumlah hal harus mampu diwujudkan yaitu pemerintahan yang bersih, efesien, efektif, transparan, responsif dan cakap. Sementara di bidang pelayanan publik, Presiden meminta agar diwujudkan tiga hal yaitu mudah, cepat dan murah. Oleh karena itu, Presiden menegaskan instansi-instansi baik yang ada baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membangun budaya kerja yang baik termasuk diantaranya kesadaran untuk melayani masyarakat. Meneg PAN Taufik Effendi dalam sambutannya mengatakan, peningkatan pelayanan aparatur negara kepada masyarakat merupakan bagian dari penciptaan pemerintahan yang bersih. "Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah mengajak semua pimpinan unit dan derah untuk bekerja sama," paparnya. Taufik menjelaskan ajakan yang dilakukan adalah mengubah pola pikir dan cara bersikap dalam melayani masyarakat. Dijelaskannya sejak 2005 hingga saat ini jumlah daerah yang menerapkan pelayanan terpadu terus bertambah. "Pada 2005 jumlahnya enam kabupaten atau kota. Pada 2006 meningkat menjadi 95 daerah, pada 2007 menjadi 295 dan hingga pertengahan 2008 mencapai 315 daerah," paparnya. Pameran tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pameran tersebut ditampilkan aneka ragam inovasi pelayanan seperti pembuatan sim keliling dan juga peluncuran surat izin mengemudi (SIM) dengan teknologi chip serta layanan masyarakat lainnya di bidang kependudukan dan pertanahan. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
