FKUB DKI dukung rencana larangan individu sebarkan ideologi khilafah

Pemerintah harus lebih tegas memantau pergerakan-pergerakan yang terindikasi mengusung ideologi khilafah itu, baik yang dilakukan pada kajian-kajian maupun gerakan-gerakan masif lainnya, ujar Dede

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta Prof Dr Dede Rosyada mendukung rencana pemerintah membuat aturan larangan bagi individu menyebarkan ideologi khilafah.

"Jika ideologi khilafah dibiarkan berkembang dapat mempengaruhi stabilitas politik bangsa Indonesia," kata Dede di Jakarta, Kamis.

Meski Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017, penyebaran paham ideologi khilafah yang dilakukan melalui individu-individu tetap berlangsung.

"Pemerintah harus lebih tegas memantau pergerakan-pergerakan yang terindikasi mengusung ideologi khilafah itu, baik yang dilakukan pada kajian-kajian maupun gerakan-gerakan masif lainnya," ujar Dede.

Menurut dia, para penyebar ideologi khilafah baik kelompok maupun individu dapat diberi sanksi hukum yang sesuai. Kalau termasuk makar maka dikenakan pasal makar. Namun, bila mereka melakukan aksi yang merusak maka bisa dikenakan pasal kriminalitas.

Dede mengatakan, lembaga pendidikan juga harus turut serta membendung tumbuhnya penyebaran ideologi khilafah. Kajian yang dilakukan harus lebih diarahkan pada eksplorasi keilmuan Islam.

Guru Besar Fakultas Ilmu Tabiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan, ideologi khilafah adalah sebuah kemunduran dalam kehidupan bernegara.

Menurut dia, sejarah khilafah yang baik hanya pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

"Selebihnya sudah dimiliki dinasti atau kerajaan, kekuasaan ada pada khalifah, dan rakyat tidak memiliki peran," kata Dede.

Di dalam sistem khilafah, lanjut Dede, semua hal diatur oleh negara, masyarakat tidak bisa bebas berkarya.

"Karena kekuasaan ada pada tangan khalifah sebagai perwujudan Tuhan di muka bumi," kata Dede.