Pemkab Kutim gandeng GIZ dampingi petani sawit

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjalin kerja sama dengan Perusahaan dari Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) untuk memberikan pendampingan kepada petani dan korporasi agar mampu mengelola sawit sesuai dengan mutu pasar Eropa.

Bupati Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur Ismunandar di Sangatta, Kamis, mengatakan untuk menembus pasar kelapa sawit Eropa, Uni Eropa telah menerapkan standar sawit yang harus dipenuhi para petani dan korporasi Indonesia, antara lain Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil ( RSPO) yakni prinsip – prinsip pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Standar tersebut, lanjut Ismunandar memuat indikator-indikator yang menjamin bahwa penanaman dan produk yang dihasilkan berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan.

Penerapan standar ini, menurut dia, dapat menjamin adanya sistem produksi berkelanjutan dan dapat memperbesar peluang produk-produk kelapa sawit asal Kutim dan Indonesia masih dapat diterima secara internasional khususnya Eropa.

"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan GIZ dan tim ke Kutim melihat pengelolaan sawit secara langsung. Di Kecamatan Kongbeng, GIZ dan tim bisa melihat contoh pengelolaan industri sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan yang terbaik di Kutim. Namun akhir – akhir ini saya mendengar informasi Cruide Palm Oil (CPO) asal Indonesia mendapat penolakan di beberapa negara eropa, “ kata Ismunandar.

Ketua Tim GIZ, Mr Saza menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Uni Eropa menganggap bahwa industri sawit menyebabkan terganggunya iklim global akibat pembalakan dan pembukaan hutan secara luas.

Ia mengatakan GIZ akan menjadi mitra pemerintah baik Kutim maupun Kaltim melakukan promosi dan penjelasan ke masyarakat eropa khususnya pengusaha dari Jerman bahwa pengelolaan sawit di Kaltim dan Kutim sudah memenuhi standar baku mutu yang disyaratkan.

"Setelah nota kesepakatan ini ditandatangani, GIZ secara intensif akan melakukan pendampingan terutama kepada petani mandiri (smallholder) agar seluruh proses pengelolaan dan produksi industri kelapa sawit harus sesuai dengan standar eropa. Tujuannya agar petani bisa memperoleh sertifikat ISPO dan bisa bersaing di pasar eropa,” ujar Saza.

Baca juga: Warga pesisir Kutim peroleh saham perusahaan sawit