Jakarta, (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar hadir dan menjawab hak angket DPR terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Selama ini pemerintah terkesan tidak serius dalam menanggapi interpelasi. "Kita meminta, itu menunjukkan pemerintah serius menghadapi masalah," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, di Jakarta, Kamis, setelah menghadiri "Launching Nasional Calon Anggota Dewan 2009-2014". Ia berharap melalui hak angket, pemerintah serius menjawab dan empertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (24/6) memutuskan untuk meneruskan hak angket DPR melalui voting. Hasil voting tersebut adalah sebanyak 233 anggota DPR menyatakan setuju dilakukannya hak angket dan sejumlah 127 anggota lainnya menyatakan menolak. Tidak ada anggota DPR yang menyuarakan opsi abstain. Dalam rapat tersebut, awalnya fraksi PKS menolak hak angket. Namun setelah lobi, fraksi PKS yang awalnya menolak, berubah mendukung hak angket. Tifatul mengatakan fraksi PKS setuju untuk dilakukan interpelasi, namun tetap membuka ruang bagi anggota DPR yang ingin mengajukan hak angket. "Lalu fraksi memutuskan untuk mengajukan hak angket," katanya. Ia mengatakan pertimbangan fraksi PKS mengajukan hak angket adalah kepentingan rakyat. PKS, katanya ingin memberikan kritik dan masukan atas kebijakan pemerintah. "Ini untuk kepentingan rakyat. Kita mendengarkan suara konstituen PKS yang menolak kenaikan BBM," katanya. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
