Pemprov Papua diminta cari solusi terkait pulangnya mahasiswa

Intinya kami ingin membantu pemerintah mencari jalan keluar soal kembalinya mahasiswa ke Papua

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota di daerah itu diminta segera mencari solusi terkait dengan pulangnya ribuan mahasiswa akibat aksi rasisme yang terjadi pada bulan lalu di Surabaya dan Malang (Jawa Timur), serta Semarang (Jawa Tengah).

"Pemerintah jangan menolak para mahasiswa yang kembali, tetapi segera cari solusi untuk persoalan ini," kata Sem Awom, Koordinator KontraS Papua yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Papua (KMSP) di Kota Jayapura, Rabu.

Menurut dia, wajar jika ribuan mahasiswa kembali dari kota studi masing-masing karena merasa tidak aman dan nyaman akibat dari sikap rasisme dan intimidasi yang diterima.

"Data yang kami terima dari hasil pertemuan dengan gubernur dan para bupati, kira-kira mencapai 2.000 lebih, sementara dari media itu 1.200 lebih, tapi data ini sewaktu-waktu bisa berubah," katanya.

Terkait dengan hal itu, Sem meminta agar pemerintah daerah lebih proaktif dengan persoalan tersebut, apalagi para mahasiswa tersebut membutuhkan sejumlah hal dan harus segera kembali kuliah.

"Kami juga akan mendata jumlah mahasiswa dengan bantuan para aktivis dan organisasi kepemudaan tetapi yang paling penting adalah pemerintah harus proaktif. Intinya kami ingin membantu pemerintah mencari jalan keluar soal kembalinya mahasiswa ke Papua," katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Bupati Yahukimo Abock Busup menyebutkan 600 di antara 1.950 mahasiswa asal daerah itu yang berkuliah di berbagai kota studi di Nusantara telah kembali ke Papua menyusul aksi rasisme.

"Sebanyak 1.950 mahasiswa, yang ada di sini (Jayapura, red.) sudah pulang itu 600 orang, lalu 120 mahasiswa lainnya ada di Ibu Kota (Jakarta, red.)," katanya di Kota Jayapura, Papua, Selasa (17/9).

Berdasarkan keterangan dari sejumlah mahasiswa yang ditemuinya, Abock mengungkapkan mereka mengaku diintimidasi sehingga enggan kembali ke tempat studinya untuk melanjutkan kuliah.

"Jadi, saya tanya mereka (mahasiswa, red.) mengapa kalian tidak mau bertemu dengan gubernur saat di Jawa Timur. Mereka sampaikan bahwa masih mendapat tekanan (rasisme, red.), sehingga mereka pulang," katanya.