Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus mewajibkan PT Pertamina (Persero) menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) dan menetapkan standar harga seperti pada penggunaan bahan bakar fosil yang mengacu pada "Mean of Platts Singapore" (MOPS) agar energi alternatif dapat berkembang."Agar BBN berkembang Pertamina wajib mengambil BBN. Tapi masalahnya harus ada standar harga yang sesuai dengan harga BBM yang pakai MOPS," kata Pengamat Perminyakan, Kurtubi, di Jakarta, Rabu.Kurtubi mengatakan setuju dengan mengembangkan energi terbarukan tetapi bukan berasal dari pangan. Hal tersebut jelas akan mengganggu stabilitas pangan, karena itu harus dengan bahan lain seperti jarak pagar.Selain itu, dia mengatakan, harus ada tata niaga yang jelas untuk menjaga kecukupan bahan baku BBN, jangan sampai berhenti ditengah jalan."Harga energi alternatif memang mahal, jadi tidak akan berkembang jika BBM masih disubsidi," ujar dia.Sementara itu, Pengamat Ekonomi IPB, Iman Sugema mengatakan, pengembangan energi terbarukan di Indonesia dengan menggunakan tanaman jarak pagar sangat mungkin. Indonesia memiliki 11 juta hektar lahan kritis, jika digunakan lima hektar saja sudah dapat menghasilkan 15 juta kilo liter. "Jika bisa menghasilkan 15 juta kilo liter itu sudah bisa menutupi sepertiga kebutuhan BBM kita," katanya. Namun, dia mengakui, bahwa harga BBN memang masih lebih mahal dengan BBM, tetapi itu memang konsekuensinya dimana masyarakat harus mau menerima harga tersebut jika memang ingin energi alternatif berkembang. "Karena itu lebih baik `biofuel` diekspor karena harganya lebih mahal, kita pakai yang murah saja," ujar dia.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
