Walhi minta pemerintah siapkan posko darurat daerah terdampak asap

Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta agar pemerintah menyiapkan posko evakuasi di titik strategis jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada dalam konteks yang membahayakan kesehatan warga.

"Seharusnya ketika kondisinya seperti ini, pemerintah bisa menyiapkan rumah-rumah yang aman, dalam konteks tersedia petugas kesehatan dan ruangan yang steril dari partikel berbahaya," ungkap Deputi Direktur Eksekutif Walhi Riau Fandi Rahman dalam konferensi pers di kantor Walhi di Mampang, Jakarta Selatan, Rabu.

Hal itu perlu dilakukan karena tidak semua orang di daerah terdampak asap karhutla mampu mengevakuasi diri ke daerah bebas asap dan masyarakat sendiri masih harus melakukan aktivitas.

Menurut Fandi, pemerintah daerah Riau memang sudah menyiapkan posko darurat tapi lokasinya tidak berada di dekat lokasi masyarakat melakukan aktivitas.
Baca juga: Palangka Raya tetapkan tanggap darurat Karhutla selama 15 hari

Ukuran posko itu sendiri, ujarnya, harus besar untuk menampung warga. Fandi juga ingin mengusulkan bahwa warga yang terdampak kabut asap karhutla akan menerima pengobatan gratis.

Semua itu hanyalah langkah darurat sementara dan seharusnya terdapat protokol khusus jika terjadi kejadian seperti ini, ujarnya.

Dia meminta pemerintah untuk melakukan tindakan tegas, seperti mengambil tindakan hukum serius terhadap korporasi pembakar lahan, agar kejadian yang sama tidak terulang setiap tahunnya.

Berkaca dari pengalaman pada 2015 saat asap menyelimuti Sumatera dan beberapa daerah lain di Indonesia, pemerintah seharusnya sudah belajar banyak.

"Saat ini Riau tidak baik-baik saja dan butuh penanganan terkait penyelesaian kabut asap ini tidak hanya untuk hari ini tapi untuk masa yang akan datang," tegasnya.
Baca juga: Round up - Desakan Indonesia darurat karhutla menguat

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sekitar 328.724 hektare (ha) area terbakar dengan terdapat 2.719 titik panas pada periode Januari hingga Agustus 2019.

Sampai dengan Agustus 2019 lahan yang terbakar di Riau mencapai hingga 49.266 ha, Kalimantan Tengah terbakar seluas 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Sumatra Selatan 11.426 ha serta Jambi seluas 11.022 ha.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejauh ini telah menyegel 48 area konsesi perusahaan dan 1 penyegelan lahan terbakar milik perorangan.

Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan peninjauan langsung upaya pemadaman di Riau. Presiden juga mengadakan rapat terbatas di Palembang dan menegur kinerja Pemda Riau yang lamban menangani bencana asap.
Baca juga: Koalisi Sipil dorong respon cepat pemerintah atasi asap karhutla