"Evaluasi kinerja menteri di kabinet Jokowi-JK sangat penting dilakukan para akademisi agar Jokowi tidak salah pilih dalam menyusun formasi kabinetnya," kata Founder Concern Strategic Think Thank, Hermawan Sulistyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Concern Strategic Think Thank menyelenggarakan Focus Group Disscussion (FGD) bertema "Evaluasi Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla Periode 2014-2019", di Jakarta, Selasa.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar dapat membentuk Kabinet yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan bangsa sebagaimana ditawarkan Jokowi dalam kampanye untuk jabatan periode keduanya.
Hermawan menilai Menteri yang berprestasi dapat direkomendasi untuk diangkat kembali, tetapi menteri yang kinerja dan kepemimpinannya tidak bagus, jangan diberi kesempatan untuk duduk kembali di kabinet maupun lembaga lainnya.
Dia mengatakan dalam FGD tersebut, para akademisi membuat skoring atas kinerja para menteri dengan skala 1-10, hasilnya ada menteri yang dinilai berkinerja baik namun ada yang buruk.
"Kami ini menyampaikan ada menteri yang kinerja baik, namun kalau tidak digunakan lagi, ya tidak masalah," ujarnya.
Dia menjelaskan beberapa menteri Kabinet Kerja Jilid 1 mendapat apresiasi dan penilaian positif dari Forum Akademisi Untuk Demokrasi ini, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Hermawan menjelaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perikanan dan Kelautan memperoleh skor 7-8, sementara itu Menteri PU dan Perumahan Rakyat mendapatkan skor 8.
"Sejumlah menteri dan setingkat menteri mendapat kritikan keras dan dinilai jelek, sehingga tidak sepantasnya Jokowi mengangkat mereka kembali duduk di kabinet," ujarnya.
Dia menjelaskan menteri yang mendapat skor 2-5 adalah Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kehakiman dan HAM, dan Jaksa Agung.
Dia mengatakan forum menekankan bahwa sebaiknya Jaksa Agung tidak diangkat dari yang berlatar belakang politik namun yang sangat penting adalah harus memiliki visi yang jelas, sehingga mampu membawa kejaksaan menjalankan fungsinya.
Hadir dalam FGD tersebut antara lain Prof Dr Aminuddin Ilmar (Unhas), Prof Dr Markus Priyogunarso (UGM), Prof Dr Herman Hidayat (LIPI), Dr Kusnanto Anggoro, Dr Bhatara Ibnu Reza (UBJ), Dr Harry Saldadyo, Dr Nuzul Achyar (UI), Dr Diah Ayu Permatasari (UBJ), Dr M Haripin, Dr Awaludin Marwan (UBJ), Dr Djuni Thamrin, Dr Adriana Elisabeth (LIPI), Akhmad Sahal MA (PCI NU AS), Galuh Pangestu Indraswari MA, Usman Hamid (Amnesti Internasional), Al Araf (Imparsial), Ali Asghar (Puskamnas).
Baca juga: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti layak dipertahankan
Baca juga: Pengamat: Sejumlah mantan kepala daerah potensial jadi menteri Jokowi
Baca juga: Jokowi kembali tegaskan kabinet baru hak prerogatif Presiden
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
