Jakarta (ANTARA News) - Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa siang dihentikan sementara oleh Ketua DPR Agung Laksono untuk lobi terkait kelanjutan usul penggunaan hak angket kenaikan harga BBM. Lobi dilakukan pimpimnan fraksi setelah terjadi perbedaan pendapat terkait hak angket itu dengan posisi 5:5. Perbedaan pendapat itu terungkap dari pandangan fraksi-fraksi menyikapi usul hak angket. Lima fraksi mendukung penggunaan hak angket kenaikan harga BBM, yaitu Bintang Pelopor Demokrasi (BPD), Partai Bintang Reformasi (PBR), PDIP dan PAN serta Fraksi PKB. Sedangkan fraksi yang menolak hak angket kenaikan harga BBM adalah Partai Demokrat (PD), Golkar, PPP, Partai Damai Sejahtera (PDS) dan PKS. Juru bicara Fraksi Golkar, Wati Amir mengemukakan, harga minyak mentah dunia sudah mencapai 140 dolar AS/barel, sehingga subsidi memberatkan APBN. Dalam APBN 2008 harga minyak ditetapkan 95 dolar AS/barel, padahal harga minyak dunia sudah mencapai 140 dolar AS/barel Karena itu, Golkar menilai, opsi terakhir menyelamatkan APBN adalah menaikkan harga BBM, namun Golkar tidak secara tegas menyatakan penolakan terhadap hak angket kenaikan harga BBM. Golkar menyatakan belum setuju atas usul hak angket tersebut. Juru bicara FPD Burhanuddin Bur Maras mengemukakan, keputusan menaikkan harga BBM juga ditempuh negara lain, seperti Malaysia, China dan India. Kenaikan harga BBM telah sesuai dengan UU tentang APBN 2008 sehingga tidak menyalahi aturan UU. Akan tetapi Juru bicara Fraksi PDIP, Effendi MS Simbolon menyatakan, kenaikan harga BBM diputuskan di tengah daya beli masyarakat yang rendah. Akibatnya, rakyat makin terhimpit dengan berbagai kesulitan akibat kenaikan harga BBM. Produksi minyak mentah (lifting) belum pernah bisa ditingkatkan oleh pemerintah, bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Produksi minyak mentah Indonesia sekarang sekitar 960.000 barel/ hari , padahal dahulu pernah melampaui satu juta barel/hari . Karena itu, ada kaitan erat kenaikan harga bbm dengan ketidakberesan pengelolaan sumber energi. Alasan itu yang mendasari PDIP mendukung usul hak angket kenaikan harga BBM. Juru bicara Fraksi PAN, Dradjat Wibowo mengemukakan, sebenarnya pemerintah bisa menempuh kebijakan lain untuk menghemat anggaran. Bahkan penghematan itu bisa dicapai Rp20 triliun. Pemerintah dinilai belum optimal menempuh alternatif lain. Karena itu, PAN dukung sepenuhnya hak angket tersebut. Juru bicara Fraksi PKB, Abdullah Azwar Anas menyatakan, kenaikan harga minyak dunia semestinya menguntungkan. Di tengah kenaikan harga minyak dunia, seharusnya Indonesia bisa menggenjot produksi tanpa harus menaikkan harga BBM di dalam negeri. "Hak angket kenaikan harga BBM mutlak digunakan DPR dan harus diputuskan melalui voting," katanya. Juru bicara Fraksi PKS, Muhamad Lufti mengemukakan, kenaikan harga BBM tak lepas dari kebijakan bidang energi secara menyeluruh. PKS tetap konsisten mengajukan hak interpelasi kenaikan harga BBM, bukan hak angket. (*)
Copyright © ANTARA 2008
