Bangkok (ANTARA News) - Para anggota Senat Thailand Senin mengecam kinerja empat bulan pemerintah pada saat ribuan pelaku unjukrasa mengepung kantor kabinet menuntut mereka mundur, demikian laporan DPA. "Setelah empat bulan menjalankan pemerintahan, kinerja pemerintah sepenuhnya telah gagal," kata Senator Sumon Sathariyawat, saat melancarkan debat mengenai kinerja Perdana Menteri Samak Sundaravej dan para menteri kabinetnya, yang mulai melaksanakan jabatan mereka 6 Februari. Samak, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang memenangkan jumlah kursi terbesar pada pemilihan 23 Desember, sedang menghadapi tekanan-tekanan yang kian menumpuk untuk mundur, karena dianggap gagal mengatasi meningkatnya kesulitan ekonomi dan justru berkonsentrasi pada perubahan konstitusi yang diduga bisa membawa mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra kembali kekuasaan. Samak dan PPP berkampanye untuk mendukung Thaksin, politisi populis yang ditumbangkan dalam kudeta militer tak berdarah pada 19 September 2006. Pemerintah Samak dipandang sebagai pemerintah kepanjangan tangan untuk kelompok Thakin, seorang miliuner yang dituduh mengeruk keuntungan dari konsesi-konsesi yang diberikan pemerintah di bidang telekomunikasi. Thaksin dan 110 sekutu politik terdekatnya dari partai Thai Rak Thai kini dilarang berkegiatan politik selama lima tahun oleh pemerintah militer yang dipilih pengadilan konstitusi tahun lalu. Amendemen konstitusi 2007 memuluskan jalan bagi mereka untuk kembali ke kukuasaan, serta menggelincirkan beberapa kasus korupsi terhadap Thaksin. "Saya ingin Samak memberikan korfimasinya apakah dia adalah pilihan Thaksin atau bukan," kata Sumon. "Jika dia benar pilihannya, dia tidak akan dihargai," katanya. Samak, 73 tahun, berjanji akan mengizinkan debat Senat Senin, yang kemudian dilanjuti oleh debat mosi tidak percaya di Dewan Perwakilan Selasa dan Rabu, yang berarti muncul ketegangan politik. Tidak ada pemungutan suara yang akan dilakukan setelah debat Senat, dan pemerintah, yang menguasai 313 dari 500 kursi di majelis rendah, yang diperkirakan akan memenangkan mosi tidak percaya Rabu. Pada Jum`at, lebih dari 10.000 pelaku protes anti pemerintah pecah menerobos barikade-barikade polisi dan kemudian mengepung Wisma pemerintah, di mana pemerintah dan kantor Samak berada, menuntut agar kabinet mundur. Samak, yang telah terlibat dalam beberapa kali aksi penumpasan bersenjata terhadap aksi-aksi demonstrasi pro demokrasi di Thailand akhir-akhir ini, berpendapat bahwa ia memimpin pemerintah terpilih, dan bahwa para pelaku demonstrasi tidak berhak menggulingkannya. Ia menyatakan, jika situasinya ternyata tidak menguntungkan, `saya akan melakukan tugas saya.` Samak menyatakan peringatan aksi penumpasan terhadap pelaku demonstrasi dan berjanji ia akan tetap berada di tempat sampai kabinetnya selesai. Demonstrasi anti Samak dipimpin Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), sesama koalisi kelompok non partisan yang mengkoordinasikan aksi-aksi protes massa terhadap Thaksin pada 2006. PAD pertama kalinya turun ke jalan lagi pada 25 Mei, pada saat kabinet mulai mendesakkan amendemen konstitusi yang menyimpangkan beberapa kasus korupsi Thaksin dan untuk mengembalikannya ke kekuasaan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008