Ibu Kota pindah, Investasi di Kaltim bisa melonjak hingga 47,7 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan proses pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara Kalimantan Timur akan mendorong pertumbuhan investasi riil di propinsi tersebut hingga 47,7 persen, yang akhirnya menciptakan andil pertumbuhan investasi riil terhadap nasional sebesar 4,7 persen.

"Dampak investasi ini terjadi ketika proses pembangunan pusat pemerintahan baru dimulai," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Dialog ke-4 mengenai Investasi dan Strategi Pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di Jakarta, Senin.

Berdasarkan jangka waktu proses pemindahan Ibu Kota yang dipaparkan Bappenas, proses konstruksi kantor pemerintahan baru di Kutai Kartanegara dan Penajam akan dimulai pada 2021 saat Proyek Perencanaan Fisik (Detail Engineering Design) telah disusun dan dilanjutkan dengan pemancangan tiang pertama (ground breaking) pembangunan fisik Ibu Kota baru.

Lalu pembangunan konstruksi pada 2022 akan berlanjut dengan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Selanjutnya pada 2023 proses pemindahan Ibu Kota akan dimulai.

Bambang merinci beberapa sektor investasi di Kaltim yang akan menjadi primadona bagi investor adalah konstruksi, kesehatan, restoran, pendidikan, semen, perdagangan, pertambangan, jasa, transportasi, hotel, keuangan, komunikasi hingga perikanan.

Tak ayal dengan gencarnya pertumbuhan investasi riil itu, Bappenas memprediksi pertumbuhan ekonomi di Kaltim saat proses pembangunan Ibu Kota baru akan mencapai 7,3 persen. Sementara, andil pertumbuhan ekonomi daerah itu terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan sebesar 0,6 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kaltim juga akan terstimulus dengan peningkatan pendapatan mamsyarakat. Bappenas memperkirakan kesempatan kerja di Kaltim akan meningkat hingga 10,5 persen karena kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk membangun Ibu Kota baru.

Menurut Bambang setiap Rp1 trilun investasi sektor konstruksi di Kaltim akan membutuhkan 14 ribu tenaga kerja. Sebagai gambaran, total kebutuhan investasi pembangunan Ibu Kota baru mencapai Rp466 triliun.

"Setiap Rp1 trilun pengeluaran sektor konstruksi membutuhkan 14 ribu tenaga kerja. Ibu kota baru ini jelas akan membutuhkan banyak tenaga kerja baru karena proyeknua bernilai triliunan. Berarti akan banyak kesempatan kerja baru disitu. Kalau kurang bisa diambil dari daerah lain. Kita membuka lapangan kerja khususnya di Kaltim," ujarnya.