Eskalasi politik yang terjadi di tanah Papua baru-baru ini diharapkan tidak membesar dan dapat diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo secara damai dan bijaksana.
Penegasan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Marrepo saat menerima delegasi Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Satya Widya Yudha dari Fraksi Partai Golkar di Port Moresbby, Papua Nugini, akhir pekan lalu.
Baca juga: Indonesia-Papua Nugini bermitra awasi peredaran produk ilegal
Dalam rilisnya di Jakarta, Senin, Satya Yudha mengatakan anggota delegasi Komisi I DPR lainnya adalah Evita Nursanyanti (FPDIP) serta Sukamta dan FPKS serta didampingi Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandi.
"Menteri Luar Negeri Papua Nugini secara langsung menegaskan sikapnya, bahwa pemerintahannya selalu mendukung Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI. Itu clear, disampaikan langsung kepada kami delegasi DPR RI," katanya.
Baca juga: Indonesia bahas peraturan bea dan cukai dengan Papua Nugini
Dalam pertemuan yang berlangsung sangat akrab di Kementerian Luar Negeri Papua Nugini tersebut, hadir pula Sekretaris Menlu Papua Nugini Barbara A. Age.
Menlu Soroi juga menegaskan aksi demo masyarakat Papua Nugini yang menyatakan dukungan terhadap referendum bagi Papua dan Papua Barat untuk berpisah dengan NKRI, bukanlah sikap pemerintahnya.
Baca juga: Papua Nugini ingin belajar pengembangan ekonomi dari Indonesia
"Demo masyarakat mendukung referendum Papua dan Papua Barat adalah bukan sikap pemerintah," tandas Satya mengutip Menlu Soroi.
Dalam kesempatan tersebut, selain membicarakan isu gejolak Papua, delegasi Komisi I DPR RI juga menyinggung peningkatan kerja sama bilateral pemerintahan dan parlemen antara kedua negara.
"Hubungan baik yang sudah terjalin selama ini di bidang ekonomi dan budaya harus terus ditingkatkan, termasuk hubungan parlemen kedua negara. Salah satunya, perlu diwujudkan adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke PNG," ujar Satya.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
