Ratusan lansia di Kalteng terima bantuan Kemensos RI

Mengenai bantuan itu, yakni salah satu contohnya untuk membeli bubur

Palangka Raya (ANTARA) - Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memberikan bantuan kepada ratusan lansia kurang mampu di wilayah setempat.

Sekretaris Dinsos Kalteng Budi Santoso di Palangka Raya, Jumat, mengatakan keseluruhan penerima bantuan berjumlah 806 orang, terdiri atas 616 bantuan lanjut usia (LU), 20 dukungan keluarga, 120 untuk perawatan sosial, serta 50 untuk "day care".

"Kalau total lansia kurang mampu di Kalteng berjumlah 79.047 orang, sedangkan tahun ini yang menerima hanya 806 orang. Pemberian bantuan berdasarkan basis data terpadu kemiskinan yang kami miliki," kata dia.

Budi yang juga Manajer Kalteng Putra U-18 dan U-20 itu, menjelaskan untuk penerima bantuan LU masing-masing akan mendapatkan uang tunai Rp200 ribu per bulan.

Untuk dukungan keluarga atau keluarga miskin yang di dalamnya terdapat lansia, berhak mendapat bantuan Rp250 ribu setiap bulan.

Untuk perawatan sosial per bulan mendapatkan bantuan Rp100 ribu. Khusus perawatan sosial itu dikelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) dengan menyesuaikan kebutuhan lansia, sedangkan "day care" atau mengisi waktu mereka dengan biaya Rp100 ribu per bulan. "Day care" juga dikelola LKS sesuai dengan kebutuhan lansia.

"Mengenai bantuan itu, yakni salah satu contohnya untuk membeli bubur serta lain sebagainya," ungkapnya kepada ANTARA.

Ia menambahkan bantuan untuk 806 lansia kurang mampu di wilayah Kalteng, jika dibandingkan dengan pada 2018 tentunya lebih banyak pada tahun ini. Tahun lalu, Kemensos RI mengalokasikan untuk sekitar 500 orang.

Kriteria penerima bantuan dari Kemensos RI ada enam poin, di antaranya berusia 60 tahun ke atas, tinggal sendiri atau bersama pasangan lansia di rumah tangga yang sama, tidak potensial, bukan penerima program keluarga harapan atau PKH, miskin dan tidak mampu, serta memiliki wali penanggung jawab lanjut usia.

"Bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak hidup layak lanjut usia tidak potensial," kata Budi.