Kementerian PUPR gelar sayembara desain ibu kota negara

yang akan diikuti oleh peserta internasional acuannya tetap pada ketiga pemenang secara nasional

Denpasar, Bali (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan menggelar sayembara secara nasional desain ibu kota baru berdasarkan Pancasila, terkait rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan.

"Kami sudah menyiapkan dewan juri sebanyak tujuh hingga sembilan orang dalam penilaian desain ibu kota negara di Kalimantan," kata Menteri PUPR Basuki di sela pembukaan Konferensi Internasional ASEAN Constructors Federation (ACF) ke-48 dan Konferensi Asosiasi Kontraktor Indonesia, di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Menteri mengatakan, sayembara akan diikuti oleh berbagai kalangan seperti kalangan arsitektur, planologi dan lainnya sebagai kontribusi membangun ibu kota negara. Namun kriteria peserta tetap mengacu pada TOR (Kerangka Acuan Kerja) yang telah dibuat pihak Kementerian PUPR.

"Dalam rancangan TOR tersebut sudah dijelaskan kriteria-kriteria rancangan ibu kota yang mengacu pada Ibu Kota Pancasila. Dalam mendesain itu rancangan sudah matang, karena kita pikirkan kota tersebut 50 tahun hingga 100 tahun ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Basuki mengatakan dalam sayembara secara nasional tersebut nantinya akan ada tiga pemenang. Desain dari tiga pemenang ini akan menjadi acuan dalam mendesain ibu kota negara itu.

Pihaknya juga akan menyayembarakan secara internasional, dengan tujuan mendapatkan masukan secara dunia.

"Kriteria sayembara desain ibu kota yang akan diikuti oleh peserta internasional acuannya tetap pada ketiga pemenang secara nasional. Namun dalam sayembara ini diharapkan akan ada inovasi dan masukan yang lebih sempurna, diterjemahkan dalam bentuk desain Ibu Kota Negara Republik Indonesia," ucapnya.

Menteri Basuki mengatakan bahwa pihaknya dalam empat tahun ke depan mengharapkan sudah ada progres terkait desain ibu kota tersebut. Sehingga mempercepat tindak lanjut apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah itu.

Pembangunan ibu kota negara yang dibiayai APBN di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan lainnya. Sedangan dukungan dari pihak investor dan swasta, seperti pembangunan istana presiden atau negara, perkantoran, transportasi dan perumahan, ujar dia.

"Jadi dalam membangun ibu kota negara di Kalimantan adalah pembangunan yang dibangun bersama-sama, baik dari pendanaan APBN maupun dari swasta sebagai investasi di ibu kota itu," katanya.