Civitas Paramadina akan kawal kinerja Pimpinan KPK yang baru

Jakarta (ANTARA) - Civitas akademika Paramadina yang tergabung dalam Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Aliansi Dosen Mata Kuliah Antikorupsi Universitas Paramadina menyatakan siap untuk mengawal kinerja pimpinan KPK yang baru.

Koordinator Aliansi Dosen Pengajar Mata kuliah Antikorupsi Universitas Paramadina Alfikalia dan Managing Director PPPI Ahmad Khoirul Umam dalam keterangan persnya yang diterima Antara, Jumat, menyatakan pihaknya akan menjadi kelompok kritis untuk menjamin KPK ke depan bekerja dengan baik, untuk Indonesia lebih bersih, transparan dan bebas praktik-praktik korupsi, meski pihaknya kecewa dengan proses pemilihan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menolak proses pembahasan revisi UU KPK yang tidak transparan, tergesa-gesa dan tanpa kajian mendalam.

Mereka juga meminta Pemerintah untuk lebih mendengar dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemerintah diminta agar mengedepankan nilai etik kejujuran dalam menjalankan proses pengelolaan negara, baik memilih pimpinan KPK dan pembahasan revisi UU.

"Proses yang transparan diperlukan agar masyarakat percaya bahwa pemerintahan ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan elit politik," kata Koordinator Aliansi Dosen Pengajar Mata kuliah Antikorupsi Universitas Paramadina Alfikalia.

PPPI dan aliansi dosen mengharapkan media, civil society dan masyarakat untuk berkolaborasi menjamin KPK tidak dilemahkan dan pemberantasan korupsi berjalan dengan semakin membaik.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, setelah melakukan rapat antar-ketua kelompok fraksi di Komisi III DPR pada Jumat dini hari.

Sementara itu empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.