Jeffrie Nilai Wajar Jika Kader Golkar Tarik Dukungan

Bandarlampung (ANTARA News) - Wakil Ketua Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah, Jeffrie Geovanie, menilai rencana kader Partai Golkar DPR menarik dukungan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan suatu hal yang wajar, antara lain karena keputusan memenangkan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba dalam pilkada Malut."Kasus Pilkada Gubernur Maluku Utara hanyalah pemicu dari begitu banyak kekecewaan yang terjadi selama ini. Jadi, wajar saja kalau sejumlah kader Partai Golkar justru menginginkan untuk menarik dukungan dari pemerintahan SBY saat ini," kata Jeffrie yang juga intelektual muda Partai Golkar itu, saat diminta tanggapannya, di Jakarta, Rabu.Menurutnya, koalisi yang dibangun untuk mendukung pemerintah semestinya harus saling menguntungkan, karena koalisi itu adalah koalisi politik."Jadi, kalau koalisi dibangun, tentu prinsipnya harus saling menguntungkan, karena itu koalisi politik, bukan koalisi dengan persepsi sebagai sebuah persahabatan," katanya. Ia sendiri memperkirakan menjelang Pemilu 2009, bukan hanya Partai Golkar atau PAN yang mempertimbangkan untuk meninggalkan pemerintahan SBY, tetapi juga partai politik lainnya. "Mendekati Pemilu 2009, rasanya bukan hanya Golkar dan PAN yang mempertimbangkan untuk meninggalkan pemerintahan SBY, partai-partai lain pun rasanya akan mengikuti sikap tersebut," kata anggota dewan penasihat lembaga kajian CSIS itu. Menyusul putusan Mendagri yang memenangkan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menyatakan perubahan sikap dan haluan politiknya terhadap pemerintah bukan gertak sambal, tetapi akan diimplementasikan di DPR RI. "Sikap kami bukan gertak sambal," kata Wakil Ketua FPG DPR Idrus Marham belum lama ini. Dia mengemukakan, perubahan sikap dan haluan politik itu mulai ditunjukkan dengan memboikot Raker Komisi II dengan Mendagri Mardiyanto, beberapa hari lalu. Anggota FPG yang duduk di Komisi II sepakat untuk tidak ikut rapat sebagai bentuk protes kepada Pemerintah atas keputusan terkait Pilkada Maluku Utara. Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI, Agung Laksono, menyatakan partainya akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tetap melantik pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008