Bangkalan (ANTARA News) - Anggota Komisi Ombusmen Nasional (KON) Teten Masduki menyatakan, sistem pemerintahan yang transparan dan pelayanan publik yang baik bisa menghapus budaya korupsi yang selama ini marak terjadi di Indonesia. "Tidak mungkin korupsi akan terjadi jika layanan publik sudah memuaskan semua pihak, dan sistem pemerintahan yang berjalan di masing-masing satuan unit kerja sudah transparan" kata Teten Masduki, Selasa, saat menjadi pembicara dalam sosilisasi tentang tugas, fungsi dan peran dalam membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan berwibaya di Bangkalan. Menurut dia, maraknya praktek korupsi yang dilakukan oknum PNS selama ini, merupakan contoh buruk yang tidak perlu ditiru dan harus diperbaiki. Selain karena mental, yang juga memiliki pengaruh besar terjadinya praktek korupsi ialah sistem yang tidak sehat. Teten Masduki yang juga mantan aktivis ICW (Indonesia Coruption Wacth) itu menambahkan, upaya menghapus sistem yang kurang memihak terhadap birokrasi pemerintahan di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan pihak eksekutif, tapi perlu peran total pihak legislaf. Menurut dia, hal tersebut saat ini sudah dilakukan, diantaranya dengan adanya upaya membentuk rancangan undang-undang tentang layanan publik, RUU administrasi dan RUU Ombusmen. "Apabilan ketiga RUU ini nantinya sudah rampung, maka yang jelas dan harus kita yakini bahwa pemerintahan ini ke depan akan lebih baik" katanya menegaskan. Sebagai lembaga yang bertugas mengevaluasi dan menyerap informasi terkait laporan warga masyarakat atas tindakan menyimpang pejabat pemerintah dan PNS, keberadaan ombusmen ke depan diharapkan bisa menjadi pemicu kinerja para PNS yang lebih baik.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008