BPOKK Demokrat DKI minta urusan internal partainya tidak dicampuri

erkait isu penentuan pimpinan DPRD, orang luar tidak usah ikut campur.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jakarta meminta urusan internal partai terkait penentuan pimpinan DPRD Jakarta, tidak dicampuri pihak luar karena mereka memiliki mekanisme tersendiri.

"Terkait isu penentuan pimpinan DPRD, orang luar tidak usah ikut campur. Itu kan kewenangan internal Demokrat," kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Mujiyono di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Mujiyono meminta agar Sekretaris DPD partai Demokrat DKI Jakarta, Misan Samsuri, yang disebut menjadi calon kuat untuk menduduki Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari partai Demokrat, jangan diseret untuk diadukan dengannya.

"Penentuan pak Haji Misan, jangan diadu sama saya juga," ucap dia.

Hal itu karena, kata Mujiyono, DPP Partai Demokrat memiliki beragam pertimbangan untuk menentukan kadernya menduduki pimpinan DPRD DKI Jakarta sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan peraturan organisasi.

"Poinnya, jangan melihat orang itu dari satu sisi. Harus melihat berbagai pertimbangan. Yang jadi pertimbangan pak haji Misan itu, pertama, sesuai dengan juklak DPP. Dalam juklak itu disebutkan beberapa persyaratan untuk jadi pimpinan dewan," kata dia.

Mujiyono menjelaskan beberapa syarat dalam penentuan kader partai Demokrat untuk menduduki pimpinan DPRD adalah kader itu berpengalaman menjadi anggota dewan, pernah menjabat pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), lalu mendapatkan suara terbanyak dan lainnya.

"Suara terbanyak di Demokrat itu pak haji Misan. Artinya, itu bagian penilaian bahwa dia sangat loyal ke partai. Pimpinan dewan itu yang menentukan internal partai, bukan orang lain. Dari sisi kepangkatan, dia juga orang nomor dua di DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Dia sekretaris DPD partai Demokrat DKI Jakarta," ucapnya.

Dalam politik, kata dia melanjutkan, "the right man on the right place" itu tidak mutlak berlaku.

Dia mencontohkan, partai lain yang juga menentukan pimpinan DPRD DKI Jakarta karena faktor kepangkatan di tingkat pimpinan daerah partai itu dan faktor lainnya adalah soal loyalitas kader terhadap partai tersebut.

"Kontribusi pak Haji Misan terhadap partai juga luar biasa. Bahkan sebelum Demokrat seperti sekarang ini. Kapasitas saya sebagai Ketua BPOKK, saya tahu kader mana yang kredibel. Jadi yang di luar partai, jangan ikut campur," ucapnya menegaskan.

Saat ini, Partai Demokrat sedang menggodok nama-nama kader yang akan menduduki di alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD DKI Jakarta. Pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta sendiri masih membahas tata tertib untuk dijadikan acuan ke depannya.