Pemerintah Kota Palembang dorong potensi ekonomi syariah

Pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69 persen dari total pasar keuangan nasional

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang, Sumsel, mendorong potensi ekonomi syariah berkembang di wilayahnya melalui kerja sama antara Gerakan Indonesia Rumah Zakat Kota Palembang dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Wali Kota Palembang Harnojoyo usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antarkedua belah pihak tersebut di Palembang, Kamis
mengatakan, gerakan ekonomi ini harus terus dibangun karena dapat menyejahterakan masyarakat.

"Kami harapkan kepada Baznas untuk segera menindaklanjuti kerja sama ini karena program ini dapat membantu masyarakat,” kata dia.

Harnojoyo mengatakan yang terpenting saat ini yakni bagaimana meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah.

Saat ini, pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69 persen dari total pasar keuangan nasional.

Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk mendongkrak pertumbuhannya karena potensinya sangat besar dan belum tergarap maksimal.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga yang mayoritas berpenduduk Muslim, yaitu Malaysia, ia mengatakan industri keuangan syariah Indonesia masih tertinggal. Industri keuangan syariah di Negeri Jiran itu menguasai hampir 20 persen pangsa pasar nasional.

"Mereka memiliki semacam aspirasi nasional untuk menjadikan keuangan syariah sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi nasional, sehingga keuangan syariah mudah berkembang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo mengatakan Kota Palembang menjadi proyek percontohan untuk metode kerja sama dengan Baznas.

“Nanti mekanismenya sendiri, gaji dari ASN akan langsung dipotong 2,5 persen kemudian dikumpulkan di rekening syariah dan langsung disalurkan,” kata dia.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggagas peta jalan (master plan) ekonomi syariah yang mencakup empat langkah besar.

Keempat langkah tersebut meliputi penguatan rantai pasok halal atau halal value chain, penguatan lembaga atau sistem keuangan syariah, penguatan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemain terbesar dalam ekonomi Indonesia, dan penguatan ekonomi digital.

Pemerintah akan memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah.

Dalam implementasinya nanti, pemerintah akan membentuk sebuah ekosistem keuangan digital yang mendukung keuangan syariah.