Wabup Gorontalo Utara dicatut untuk minta bantuan

Saya sangat kaget saat menerima lebih dari tiga orang penelepon yang mengaku ingin mengkonfirmasi

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Thariq Modanggu, menjadi korban pencatutan nama untuk meminta sejumlah bantuan dana oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab.

"Saya kaget, menerima banyak telefon untuk mengkonfirmasi jika benar telah mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp, dengan maksud meminta bantuan sejumlah uang," ujar Wabup Thariq Modanggu, di Gorontalo, Rabu.

Pencatutan itu baru diketahuinya sekitar pukul 14.35 WITA, saat berada di gedung DPRD setempat, usai melakukan pertemuan dengan ketua dan para anggota DPRD.

Setelah pertemuan, ia singgah di ruang sidang, kemudian berdiskusi dengan beberapa anggota DPRD, tim pakar dan masyarakat yang berada di ruangan itu.

"Saya sangat kaget saat menerima lebih dari tiga orang penelepon yang mengaku ingin mengkonfirmasi jika benar ada anggota keluarga yang mengalami sakit dan memerlukan bantuan uang, sebab mereka menerima pesan tersebut melalui Whatsapp," tuturnya.

Pantas saja, Wabup mengaku tidak bisa menggunakan aplikasi itu sejak pagi hari. "Ternyata akun Whatsapp saya, dicatut orang," ucapnya.

Ia berharap, tidak ada kolega, kerabat, maupun masyarakat yang menjadi korban atas pencatutan tersebut.

Sejauh ini, Wabup mengaku belum akan melakukan langkah hukum, selain mengumumkannya di media sosial, agar tidak ada yang menjadi korban.

Sementara itu, Aroman Gobel, salah satu warga Kwandang, mengaku, ikut menerima kiriman pesan melalui Whatsapp mengatasnamakan Wabup Thariq Modanggu.

"Saya sempat percaya bahkan menanggapi permintaan bantuan pengirim pesan tersebut dan mengira pengirimnya benar-benar Wabup atau ibu Wabup karena profil Whatsapp menggunakan foto keduanya, namun nomor yang digunakan berbeda dengan yang tersimpan di daftar kontaknya," ujar Aroman

Ia berharap, agar Wabup melaporkan aksi penipuan tersebut ke penegak hukum, agar tidak menimbulkan korban serta tidak dialami pejabat negara lainnya.