Sulbar diharapkan jadi pemasok kebutuhan pangan bagi ibukota negara

Mamuju (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mengambil peran yang lebih besar pada pemindahan ibukota negara yang baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Penegasan itu disampaikan anggota dewan komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Tirta Segara, pada pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten se-Sulbar, yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar di Mamuju, Selasa.

"Sulbar harus memanfaatkan situasi dan kondisi pemindahan ibukota baru, dalam hal ini harus bisa mengambil bagian bukan hanya menjadi penyangga kebutuhan pembangunan fisik Ibukota itu nantinya, tetapi Sulbar harus bisa menjadi pemasok kebutuhan pangan ke Ibukota misalnya, beras, sayuran, daging dan kebutuhan sehari-hari harus bisa dipasok dari sini," kata Tirta Segara.

Ia menilai, potensi Sulbar sangat besar karena memiliki tanah yang subur, air yang bagus dan semangat untuk berusaha sangat tinggi.

"Oleh karena itu, perlu perencanaan matang sejak saat dini dalam mempersiapkan Provinsi Sulbar sebagai penyangga kebutuhan ibukota, baik dari kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik maupun penguatan UMKM dan industri kecil," kata Tirta Segara.

UPAYA MENGGENJOT PENAJAM PASER UTARA JADI PRIMADONA WISATA

Terkait pengukuhan TPAKD, Tirta Segara menyebut bahwa Sulbar merupakan provinsi pertama yang seluruh daerahnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten telah memiliki TPAKD.

"Hal ini menunjukan komitmen yang penuh dari Pemprov Sulbar untuk lebih mendekatkan masyarakat Sulbar dengan produk dan layanan pengembangan," ujar Tirta Segara.

Sementara, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, daerah itu merupakan kawasan yang sangat strategis bagi pengembangan usaha, karena berada di jalur perdagangan dunia.

"Salah satunya ada di depan kita yaitu selat Sulawesi. Di usia yang ke-15 tahun ini atau usia yang yang akan memasuki tahap dewasa, Insya Allah hal ini akan terus mengalami pergeseran perkembangan ekonomi dan akan disertai juga pergeseran otoritas moneter yang ada di Sulbar," kata Ali Baal Masdar.

Terkait perkembangan ekonomi Sulbar saat ini, Gubernur berharap adanya perhatian dari pemerintah pusat tentang pengenaan pajak atas hasil kekayaan alam Sulbar di daerah lain serta adanya perhatian serius sebagai daerah yang terdampak pada industri minyak dan gas.

"Dengan terbentuknya TPAKD ini, diharapkan betul-betul maksimal dalam percepatan perubahan daerah. Kalau semua sudah berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan daerah ini akan mencapai pertumbuhan delapan hingga sepuluh persen. Hal ini memang sangat butuh percepatan karena tidak ada satupun orang yang ingin melihat daerah ini terpuruk," kata Ali Baal Masdar.

Sedangkan, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan bahwa Tim TPAKD Sulbar dibentuk pada 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 188/2017.

Keputusan tersebut kata Muhammad Idris ditindaklanjuti dengan pengukuhan di tahun 2018 yang dirangkaikan dengan rapat pleno tim percepatan akses keuangan daerah, yang merekomendasikan untuk menetapkan program kerja TPAKD Provinsi Sulbar.

"Tahun ini Gubernur Sulbar mengukuhkan enam pengurus TPAKD Kabupaten se- Sulbar dan merupakan yang tercepat dan pertama di Indonesia," kata Muhammad Idris.*