BPOM: Pemerintah siap bantu teknologi untuk UMKM

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengatakan pemerintah membantu teknologi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga dapat menghasilkan produk pangan yang higienis berdaya saing.

"Kalau UMKM tidak bisa mempunyai teknologi sendiri, kita bisa bersinergi dengan instansi-instansi yang mempunyai teknologi dan kegiatan inkubator bisnis," kata Penny di sela Forum Koordinasi Teknis Pengembangan UMKM di Semarang, Selasa.

Dia mengatakan UMKM bisa bermitra dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baik unit pusat atau daerah untuk mengoptimalkan teknologi pangan dan sejenisnya sehingga menghasilkan produk berdaya saing di pasar.

Untuk itu, kata dia, Forum Koordinasi Teknis Pengembangan UMKM yang diselenggarakan pada awal pekan ini ditujukan menyatukan pola pikir, menciptakan kesamaan pandangan dan sinergisme antara para pemangku kepentingan.

"Bagaimana kita menyatukan sehingga lebih kuat lagi kita bisa mendorong UMKM bisa menghasilkan produk-produk berdaya saing, misalnya UMKM semakin meningkat kualitasnya melalui sterilisasi komersil suatu produk. Jika produk bisa dikemas tentu bisa diekspor atau makanan kuliner setempat yang diolah dengan teknologi tinggi," katanya.

Menyongsong Batam pintu gerbang percontohan keamanan pangan

Adapun peran BPOM, kata dia, ikut mengawasi peredaran dan memberi perijinan pangan. Tugas BPOM tersebut menjamin pangan yang beredar sesuai dengan standar keamanan makanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

"Beberapa daerah memiliki teknologi pengemasan atau sterilisasi komersil sehingga bisa membantu UMKM menghasilkan produk berkualitas dan didampingi BPOM untuk kemudahan dalam registrasi, sertifikasi produk. Dengan begitu, turut menjamin produk-produknya konsisten di dalam ketersediaaan produk dan kualitasnya dengan kendali izin edar BPOM," katanya.

Unsur BPOM, lanjut dia, sudah diperluas tidak hanya di tingkat provinsi tetapi terdapat di sejumlah zona. Misalnya, di Jawa Tengah awalnya hanya berada di Semarang saja tetapi sejak 2018 sudah berdiri unit di Solo dan Banyumas. Hal itu juga terjadi di beberapa provinsi ditambah dua unsur BPOM daerah sehingga layanannya semakin mudah diakses masyarakat.

BPOM, kata Penny, juga sudah menjalin kemitraan dengan kementerian dan lembaga terkait sehingga ikut menyuburkan pertumbuhan UMKM dan Industri Kecil Menengah di Indonesia yang memiliki daya saing.

Adapun BPOM menjadi inisiator pertemuan untuk kemitraan itu dengan mengundang Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian serta Badan Ekonomi Kreatif.*