Sulut salurkan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Kemenkes

Kenaikan iuran BPJS kesehatan ini sangat memberatkan masyarakat. Seharusnya bisa dilakukan dengan cara lain seperti memanfaatkan cukai rokok.

Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan menindaklanjuti penolakan kenaikan iuran BPJS kesehatan ke kementerian terkait, kata Kepala Dinas Kesehatan dr Debby Kalalo.

"Segera kami tindaklanjuti ke Kementerian Kesehatan terkait hal itu (penolakan kenaikan iuran) termasuk ke BPJS kesehatan," kata dr Debby ketika menjawab demo mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di lobi Kantor Gubernur, Selasa.

Bahkan dari sosialisasi yang dilakukan BPJS, kata dia, kenaikan iuran berlaku untuk peserta kelas I dan kelas II, sementara kelas III tidak. "Kami besok ada rapat dengan BPJS kesehatan, kami akan sampaikan hal itu," katanya.

Usai mendapatkan klarifikasi dari pemerintah provinsi, puluhan mahasiswa masih bertahan di lobi menunggu ditemui Gubernur Olly Dondokambey.

Prinsip gotong royong bantu kesulitan BPJS Kesehatan

Mereka menyebut akan melakukan aksi demo lanjutan dengan massa yang cukup banyak bila tidak ditemui Gubernur.

"Pak Gubernur kemarin baru datang dari Jakarta, dan hari ini mengikuti acara KPK, setelah itu langsung ke Jakarta membahas beberapa program strategis nasional di Sulut," ujar Kepala Biro Pemerintahan DR Jemmy Kumendong.

Sebelum berorasi di lobi Kantor Gubernur, mahasiswa sempat tertahan di pintu gerbang dan terlihat saling mendorong dengan personel Satpol PP yang berada di sisi dalam.

Mahasiswa menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2020.

"Kenaikan iuran BPJS kesehatan ini sangat memberatkan masyarakat. Seharusnya bisa dilakukan dengan cara lain seperti memanfaatkan cukai rokok," kata salah satu orator sekaligus notulen aksi, Arafat.*