Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Depkeu sebagai pilot agenda besar pemerintah bukan pekerjaan satu malam karena minimnya pengetahuan pelaksana (satker) di lapangan tentang akuntansi pemerintahan, serta sulitnya mengubah sikap dan budaya kerja di lingkungannya. "Buat anak buah saya, tidak meminta suap saja sudah sebuah prestasi," kata Menkeu dalam sebuah peluncuran laporan tentang pembangunan manusia Asia Pasifik di Jakarta, Kamis. Bahkan, ia mengemukakan, sudah berbicara kepada Presiden Yudhoyono bahwa dirinya tidak sanggup mengubah opini disclaimer Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada saat berakhirnya masa pemerintahan saat ini di tahun 2009. "Saya katakan, kalau itu menjadi alasan untuk mencopot saya dari jabatan Menkeu, ya saya terima," katanya. Selain memberdayakan sumber daya manusia, jelas Menkeu, mengubah budaya menjadi pekerjaan terberat dalam rangka reformasi birokrasi di Indonesia mengingat sebelumnya para pejabat Indonesia tidak memiliki kebiasaan melaporkan penggunaan anggaran. Dengan minusnya kebiasaan tersebut, jelasnya, pemerintah harus membuat standar pelayanan minimum yang mencakup aspek akuntabilitas dan transparansi. "Kalau itu mau diterapkan, maka sumber daya tersebut harus mendapat insentif dan hukuman jika melanggar," katanya Menkeu menambahkan, dirinya minta seluruh pejabat Depkeu untuk memberikan contoh yang terbaik, bukan hanya pada sekedar ide, tetapi juga pada harus melalui pembuktian. "Jika saya ditanya bagaimana saya menilai diri sendiri, saya harus katakan bahwa situasi saat ini sebenarnya sangat deppressing. Tapi, kalau saya sudah bisa mempertahankan semangat dan kewarasan saya, itu sudah cukup baik," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008