Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menginginkan agar Pemerintah Pusat memperbanyak kegiatan pembangunan di wilayahnya, guna terwujudnya pemerataan pembangunan dan percepatan perekonomian di daerah.
"Untuk itu kami akan memperkuat jalinan komunikasi dengan pemerintah pusat, baik secara langsung maupun melalui bantuan dari DPR RI perwakilan Kalteng," kata Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Senin.
Pihaknya menghendaki adanya peningkatan dalam pembagian dana, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer hingga Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, agar tugas pembantuan lebih banyak dilaksanakan di Kalteng.
Baca juga: Gubernur Kalteng pastikan pembangunan infrastruktur hingga 2021
Lebih lanjut Fahrizal menyebut, sejumlah usulan telah Pemprov Kalteng sampaikan kepada pemerintah pusat, melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).
"Namun sekali lagi, guna merealisasikan semuanya diperlukan koordinasi maupun komunikasi yang intens dan kuat dengan pemerintah pusat," tegasnya.
Pihaknya akan mendorong Anggota DPR RI perwakilan Kalteng bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk membantu pemerintah daerah dalam hal tersebut.
Yaitu menjalin hubungan dengan kementerian maupun lembaga lainnya, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa lebih banyak di Kalteng. Namun hal itu belum bisa dilakukan, mengingat anggota DPR RI rencananya baru akan dilantik pada awal Oktober 2019.
Baca juga: DPD bahas rencana pembangunan rel kereta api dan PLTN di Kalteng
Selain itu, para wakil rakyat tersebut juga akan didorong, agar bisa lebih memperjuangkan anggaran untuk Kalteng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab pembahasan APBN juga melibatkan Anggota DPR RI.
"Semua cara kami lakukan demi mewujudkan Kalteng Berkah, khususnya yang menjadi prioritas pembangunan daerah saat ini, mulai dari bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta ekonomi dalam arti luas," tuturnya.
Selain itu, sudah sewajarnya jika pihaknya meminta agar program dan kegiatan pembangunan yang dimiliki pemerintah pusat bisa lebih ditingkatkan pelaksanaannya di Kalteng, demi terwujudnya Indonesiasentris.
Baca juga: Gubernur akui APBD belum mampu penuhi kebutuhan pembangunan Kalteng
Baca juga: Gubernur Kalteng dukung pembangunan pipa gas Trans Kalimantan
Menkopolhukam puji penanganan karhutla di Kalteng
Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019