Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Senin, mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dua Kabupaten di Wilayah Provinsi Kaltim yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara.
Menurut Jauhar, berita menggembiarakan tersebut harus ditindaklanjuti secara positif oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan jajarannya untuk ikut berperan aktif menyambut Ibu Kota Negara baru di Provinsi Kalimantan Timur.
"Mari mulai menyusun program seperti halnya peningkatan kapasitas masyarakat maupun kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan yang menjadi kewenangan kita,” katanya saat memimpin apel pagi jajarannya, di kalaman kantor Dinas PMPD Kaltim.
Menurut Jauhar, peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan bentuk persiapan masyarakat Kaltim menghadapi persaingan dan tantangan ke depan seiring pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.
Dia tidak menginginkan masyarakat Kaltim hanya menjadi penonton karena kurang siap baik sisi kapasitas dan kualitas SDM nya.
“Kesempatan sering kali datang pada saat kita tidak siap. Maka tangkaplah kesempatan itu. Nah dari pada kesempatan datang pada saat kita tidak siap, lebih baik kita persiapkan diri. Karena kesempatan itu datang hanya satu kali,” katanya.
Jauhar mengatakan, gagasan peningkatajn SDM lokal ini juga pernah disampaikannya pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Brawijaya (UB), di Aula Gedung Fakultas Teknik UB, Malang.
Di hadapan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika dia meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM Kaltim.
Jauhar mengatakan saat itu dia meminta agar Kaltim mendapat pehatian pusat. Setidaknya ada progam pelatihan penguatan kapasitas warga masyarakat Kaltim agar bisa ikut serta membangun. Misalnya membangun Istana Presiden, tentu tukang yang kualifikasi dibutuhkan.
"Kalau tidak bisa memenuhi akan tertinggal. Ini baru sisa pekerja lapangan. Banyak sektor lain yang juga harus disiapkan. Alhamdulillah usulan ini masuk rekomendasi yang dibawa staf khusus presiden,” katanya.
Tidak terkecuali ASN Kaltim. Dia mengaku yakin pada 2024 mendatang saat pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim terealisasi akan banyak peluang ASN Kaltim menjadi pegawai pusat, sebab tidak mungkin semua ASN pusat, utamanya yang masa kerjanya tinggal lima tahun mau pindah.
“Kalau seperti ini yakin Kaltim akan ditawari. Makanya ASN harus siap. Kapasitas dan kompetensinya harus baik,” ujarnya.
Baca juga: Kepindahan IKN berdampak pada isu kependudukan
Baca juga: Pemerintah perlu kebijakan baru terkait pemindahan ibu kota negara
Baca juga: Soal pemindahan ibu kota negara, Inkindo imbau pemerintah tekan biaya
Pewarta: Arumanto
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
