Anggaran baru terserap 30 persen, Kemenhub optimalkan layanan perintis

Enggak ada negara seperti negara kita yang banyak kapal perintisnya

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan akan mengoptimalkan layanan kapal perintis, tol laut, dan kapal ternak untuk mengejar penyerapan anggaran yang hingga saat ini baru sebesar 30 persen.

“Itu yang paling utama untuk perintis, makanya ini kita akan kumpulkan dalam forum ini, melakukan standardisasi dengan perusahaan pelayaran dan apa yang sudah akan dicapai berapa muatan dan penumpangnya itu bisa diproses lebih cepat,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko dalam rapat koordinasi direktoratnya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan salah satu kendalanya adalah terkait pengawasan di daerah yang selama ini tidak termonitor secara keseluruhan terkait penyerapan anggaran ini.

Ditambah, lanjut dia. jumlah kapal perintis yang demikian banyak dan tersebar ke wilayah terpencil, terluar, dan terdepan.

“Karena banyak sekali, dan memang luas sekali. Enggak ada negara seperti negara kita yang banyak kapal perintisnya,” katanya.

Adapun, kapal perintis yang dioperasikan 2019 sebanyak 113 kapal, 46 di antaranya dioperasikan PT Pelni dan 97 kapal dioperasikan swasta.

Sementara itu, berdasarkan data Kemenhub, pagu anggaran untuk kapal perintis pada 2019 mencapai Rp1,07 triliun dengan pola subsidi operasional kapal.

Rinciannya, sebanyak Rp767,06 miliar untuk operator kapal swasta dan Rp308,92 miliar untuk penugasan PT Pelni (Persero).

“Kita kan tahun ini ada kapal-kapal baru, selama peralihan kapal-kapal baru tahun 2019 ini kita masih kendalikan dengan pusat semua. Ini yang baru udah masuk semua ke pangkalan,” katanya.

Nantinya, Wisnu menuturkan pada 2020 penugasan akan dialihkan ke daerah, namun harus dengan standardisasi pendataan serta pengawasan yang lebih baik, yakni Kemenhub akan membuat sistem pencatatan serta pelacakan secara digital dengan mengembangkan informasi teknologi bekerja sama dengan PT Telkom.

“Pada 2020 akan kita serahkan ke pangkalan-pangkalan. Tetapi standardisasi format untuk verifikasi kemudian monitor dan kontrol dan pusat kita tetap lakukan, untuk mengontrol perbedaan data,” katanya.

Adapun, untuk subsidi angkutan layanan kepada masyarakat (PSO), yakni untuk 164 kapal di mana 26 kapal Pelni, 113 kapal perintis, enam kapal ternak dan 19 kapal tol laut (logistik).

Terkait penyediaan kapal pada 2020, Wisnu mengatakan masih akan melihat kebutuhan karena tahun ini pihaknya membuat hampir 100 kapal.

"Tahun depan kemungkinan masih melihat ya karena kita baru bikin kapal banyak sekali hampir 100 kapal kita ingin itu dikelola dengan baik dulu," katanya.

Kapal-kapal tersebut dialokasikan untuk kapal perintis, sabuk nusantara, kapal ternak dan tol laut.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baru menyerap anggaran 43 persen hingga saat ini.