Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), Taufiq Effendi, menyatakan setuju dengan pemotongan gaji pejabat, mengikuti kebijakan pemerintah Malaysia setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Boleh saja, saya setuju saja pemotongan gaji pejabat," katanya seusai mengikuti seminar "Peta Jalan Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan" yang digelar LSM Gerakan Jalan Lurus, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu. Seperti diberitakan, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, membuat terobosan kebijakan untuk meredam gejolak pasca kenaikan harga BBM, dengan mengumumkan pemotongan gaji seluruh menteri dan pejabat tinggi sebesar 10 persen, sebagai wujud kepedulian negara terhadap penderitaan rakyat. Kendati demikian, Taufiq Effend, menyatakan pemotongan gaji itu harus dilakukan bersama-sama atau diputuskan secara bersama-sama. "Itu tidak bisa diputuskan saya sendiri, karena kita punya mekanisme dengan DPR yang mengusulkan," katanya. Hal serupa dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang menyatakan, dirinya setuju adanya pemotongan gaji pejabat, karena merupakan salah satu bentuk kepedulian atau berbagi rasa atas dampak kenaikan harga BBM. "Jangankan 10 persen, 30 persen gaji pejabat juga layak untuk dipotong," katanya. Dikatakan, ide pemotongan gaji pejabat itu seperti yang telah dilakukan pemerintah Malaysia, akan dibawa ke dalam rapat internal partai. "Mudah-mudahan bisa diterima," katanya. Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, menyatakan pemotongan gaji pejabat itu nilainya tidak terlalu besar. "Tapi ironisnya di Indonesia dengan kenaikan BBM malah gaji pegawainya dinaikkan. Ini jadi kontradiktif, hingga masyarakat mempertanyakan kenapa harus PNS yang dinaikkan gajinya, kenapa tidak pada kelompok lain dengan menaikkan tingkat daya belinya," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008