Jakarta (ANTARA News) - Pengusul hak interpelasi DPR tentang kebijakan antisipatif pemerintah atas kenaikan harga bahan-bahan pokok (sembako), Azwar Anas, optimis usulan itu diterima rapat paripurna DPR. "Saya sangat optimis karena ini akan memperlihatkan siapa yang memang serius berjuang untuk rakyat dan siapa yang main-main saja," tegas Abdullah Azwar Anas di sela-sela rapat paripurna DPR, di Jakarta, Selasa. Politisi PKB itu yakin fraksi-fraksi lain di DPR juga sependapat dengan FKB bahwa pemerintah telah gagal dalam mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Saat ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) secara bulat mendukung usul tersebut. Sementara Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) akan membiarkan anggotanya untuk bersikap apakah mendukung atau memilih pendapat lain atas usulan interpelasi tersebut.PKS Mendukung Ketua FPKS, Mahfud Sidik, mengatakan bahwa rapat pleno fraksinya pada Selasa (10/6) pagi telah secara bulat mendukung usul interpelasi kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. "Situasi sekarang berat sekali. Harga BBM naik dan harga kebutuhan pokok makin tak terjangkau. Perlu ada penjelasan rinci dari pemerintah," ujar Mahfud. Sementara Sekretaris FPAN, Yasin Kara, mengatakan pemerintah telah gagal dalam mengendalikan harga bahan-bahan pokok. Salah satu penyebabnya, menurut dia, kegagalan pemerintah dalam mendesain strategi ketahanan pangan nasional dan memproduksi pangan. Selain itu, importir selalu dengan mudah mendikte kebijakan pemerintah sehingga antisipasi produksi bahan pangan dalam negeri tidak berjalan maksimal. Di tempat yang sama, Ketua FPAN, Zulkifli Hassan, tidak secara tegas menyatakan dukungan atas usul interpelasi yang sedang diajukan. "Kalau substansinya soal kebijakan pangan tentu kita setuju, tetapi kalau parsial, seperti hanya menyangkut harga saja, kita nanti lihat situasi di lapangan," kata Zulkifli Hassan. Terhadap usul hak angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), FPAN juga bersikap mempertanyakan bagaimana sebenarnya strategi besar pemerintah dalam hal energi itu. "Kita ingin kebijakan dalam tataran lebih luas yang harus diperbaki," tambahnya. Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan pihaknya tidak akan mengarahkan anggotanya untuk mendukung ataupun menolak usul interpelasi kenaikan harga bahan-bahan pokok. "Kami mempertimbangkan apa yang paling mendesak bagi masyarakat. Golkar tidak akan tahan-tahan usulan ini, tetapi biarkan berjalan sesuai proses di lapangan. Izinkan kami untuk melakukan inovasi politik agar lebih menarik dan dinamis," ujar Priyo Budisantoso. Karena itu, ia akan membebaskan anggotanya untuk mengambil sikap terhadap usulan tersebut. Selain mengambil sikap atas usulan interpelasi tentang kebijakan antisipatif pemerintah atas kenaikan harga bahan-bahan pokok, rapat paripurna DPR juga membahas penjelasan pengusul hak angket kasus transfer pricing PT Adaro Indonesia, penjelasan pengusul hak angket kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, dan pengambilan keputusan usul hak angket masalah BLBI dan KBLI. (*)
Copyright © ANTARA 2008
