Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus segera menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesa (JAI) dan masyarakat dengan mengembangkan lembaga mediasi yang mampu meredam pihak yang merasa kecewa. "Pemerintah harus menindaklanjuti SKB tersebut dengan mengembangkan lembaga mediasi, karena jika ini dibiarkan akan ada pihak yang kecewa dan bisa berbuntut yang macam-macam sebagai bentuk ketidakpuasan," kata pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Dr Sunyoto Usman, Senin.Ia mengatakan, saat ini ormas Islam yang memiliki peluang terbesar sebagai lembaga mediasi adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, karena memiliki basis yang kuat di seluruh wilayah Indonesia. "Mediasi ini sebenarnya dapat dari mana saja dan bentuknya bebas, tetapi yang lebih bagus adalah jika NU maupun Muhammadiyah dapat tampil mengambil peranan sebagai lembaga mediasi," katanya. Menurut dia, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar apa tujuan, fungsi dan bagaimana SKB tersebut dapat diterima semua pihak. "Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi melalui gubernur, bupati atau walikota di tingkat daerah sehingga SKB tersebut tidak diterjemahkan sebagai `adu domba` antarmasyarakat," katanya. Ia mengatakan, sebenarnya pemerintah telah memiliki aturan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, hanya saja selama ini belum dapat berjalan optimal karena memang tidak pernah disosialisasikan. "Kebijakan ini seharusnya juga diaktifkan kembali, karena sebenarnya melalui kebijakan ini kerukunan umat beragama dapat dijaga bersama," katanya. Sunyoto mengatakan, yang terpenting sekarang adalah jangan sampai umat jadi korban dari berbagai pihak yang hanya mencari kepentingan sesaat. "Masyarakat jangan sampai jadi korban, karena sesungguhnya saat ini mereka telah lelah dengan berbagai macam persoalan yang menimpa termasuk mahalnya biaya hidup dan harga kebutuhan pokok," katanya. Ia mengemukakan, jangan sampai masyarakat dimobilisasi hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang mengatasnamanakan masyarakat. "Saat ini dapat dilihat di beberapa daerah masyarakat dimobilisasi untuk kepentingan pilkada, belum lagi menjelang Pemilu 2009," katanya. Elit politik harus segera disadarkan menghadapi kondisi masyarakat yang menghadapi tantangan luar biasa berat. Kalau elit tetap tutup mata nanti bisa menimbulkan dampak lebih buruk terutama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
